02 Oktober 2024
17:25 WIB
Menpan RB Sentil Pemda: Pengadaan Jalan Lebih Menarik Ketimbang Pengadaan ASN
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyayangkan pemda tidak memaksimalkan kesempatan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diberikan pemerintah
Penulis: Aldiansyah Nurrahman
Editor: Nofanolo Zagoto
Tes CPNS. ANTARAFOTO/Feny Selly
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar, menyentil pemda yang dinilainya lebih tertarik dengan pengadaan jembatan dan jalan ketimbang pengadaan aparatur sipil negara (ASN).
“Memang pak gubernur kalau urusan pengadaan ASN itu tidak terlalu menarik, tapi kalau pengadaan jembatan dan jalan kadang lebih menarik,” ujarnya dalam acara SAKIP Award 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10).
Anas menambahkan, saat pengadaan jalan dan jembatan kepala dinas sampai datang semua, tetapi untuk pengadaan ASN seperti tidak penting.
“Padahal (pengadaan ASN) ini engine-nya birokrasi yang penting,” katanya.
Anas menyayangkan pemda melewatkan kesempatan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diberikan Kemenpan RB.
Dia mengatakan, untuk CPNS, atas izin Presiden telah diberikan kesempatan membuka pengadaan CPNS sebanyak 600 ribu untuk lulusan baru atau fresh graduate.
“Tetapi dari 600 ribu formasi kemarin hanya yang dimanfaatkan 249 ribu sekian, hampir 250 ribu, tidak sampai 600 ribu,” jelasnya.
Anas mengaku menerima komplain dari para lulusan baru bahwa selama empat tahun ini lulusan baru kurang mendapat kesempatan.
“‘Masa honorer terus yang diurus oleh negara ini. Kami kok enggak diurus? Memang Republik ini Republik honorer’ kata mereka. 'Kapan kami dikasih kesempatan? Kami ini talenta digital siap bekerja',” tutur Anas.
Dia menyampaikan kesempatan pengadaan ASN bisa pemda manfaatkan untuk talenta digital dan kebutuhan auditor.
“Sayangnya sebagian bupati enggak paham karena tidak dilaporin oleh BKD-nya (Badan Kepegawaian Daerah). Waktu rapat dengan Kemenpan RB yang rapat hanya kabitnya di BKD-nya, sehingga kadang BKD-nya tidak paham tidak dilaporkan ke asisten dan bupatinya tidak tahu,” paparnya.
Dampak dari itu, kata Anas, keterlambatan usulan CPNS. Kesempatan sudah ditutup, baru mengusulkan.