Menpan RB Minta Pemda Petakan Kebutuhan Guru Dan Nakes

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, meminta pemda melakukan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan (nakes) sebagai aparatur sipil negara (ASN) guna mendukung program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar pemerintah.

Hal itu disampaikan Rini usai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) 2024 yang telah selesai dilaksanakan. 

Rini menyampaikan, ke depan perlu ada beberapa perbaikan dalam proses pengadaan ASN guna menjaring ASN yang berintegritas dan kompeten.

“Tongkat estafet pembangunan nasional akan diteruskan oleh para generasi muda ASN. Melalui evaluasi ini, kita dapat menghasilkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam melayani masyarakat,” ujar Rini dalam keterangannya, Rabu (13/11).

Dalam pelaksanaan pengadaan ASN 2024, Rini menambahkan, terdapat beberapa isu yang perlu menjadi perhatian, salah satunya usulan formasi ASN dari kementerian/lembaga dan pemda belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan strategis sumber daya manusia (SDM) nasional. 

Selain itu, usulan formasi oleh pemda belum optimal, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Oleh karena itu, Rini berharap ke depan kementerian/lembaga dan pemda dapat melakukan pemetaan kebutuhan pegawai sesuai dengan arah strategis pembangunan nasional dan daerah.

Kemudian, melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan jumlah, kompetensi, dan beban pekerjaan pada unit kerja di lingkungan masing-masing.

Rini juga meminta kepada kementerian/lembaga dan pemda untuk melakukan perencanaan anggaran guna memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan fasilitas ASN di lingkungan masing-masing.

Peningkatan Kualitas SDM
Menpan RB juga mendorong peningkatan kualitas SDM melalui program pembelajaran terintegrasi maupun pembelajaran mandiri, serta mengutamakan SDM digital guna mendorong pengelolaan digitalisasi dalam SDM Aparatur.

Rini mengatakan bahwa untuk formasi ASN Tahun Anggaran 2024 merupakan formasi paling besar selama 10 tahun terakhir, salah satunya untuk prioritas penyelesaian penataan non-ASN. 

Dalam kesempatan itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan pelaksanaan pengadaan CASN tahun ini bertepatan dengan era transisi kabinet. 

“Oleh karena itu, pegawai ASN yang akan direkrut diharapkan bisa menjadi akselerator dalam mendukung kelancaran penataan kelembagaan serta tercapainya kinerja pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, jumlah penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 sebanyak 247.487 formasi, yang terdiri dari 54% instansi daerah dan 46 persen instansi pusat. 

Sementara itu, pelaksanaan SKD CPNS Tahun 2024 dilaksanakan pada 339 titik lokasi. Diungkapkan, dalam pelaksanaannya, seleksi CPNS mengedepankan sistem merit dengan asas objektivitas dan transparansi.

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin setiap individu yang berhasil lolos seleksi adalah mereka yang memiliki kompetensi terbaik, tanpa memandang latar belakang atau faktor subjektif lainnya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, untuk mendukung pencapaian sistem merit tersebut, BKN juga mendorong implementasi manajemen talenta di instansi pemerintah.