Selamat

Rabu, 22 September 2021

15 September 2021|17:13 WIB

Menkumham Kembali Dorong RUU Perampasan Aset

Tindak lanjut pengesahan konvensi PBB

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANTARAFOTO/Fauzan

JAKARTA – Menteri Hukum dah Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, dimasukkan dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. 

"Di Indonesia hanya dikenal adanya perampasan aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," urai Yasonna dalam keterangan persnya, Rabu (15/9). 

Kata dia, sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur mengenai proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan kemudian perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Tindakan itu dilakukan berdasarkan hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V Konvensi PBB Antikorupsi sebagaimana telah disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. RUU ini bertujuan mengatur secara khusus mengenai hal tersebut. 

DPR sebelumnya menyetujui 33 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2021 pada Maret lalu. RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana tidak termasuk di dalam daftar RUU yang disepakati tersebut. 

Sebagaimana disebut Yasonna, RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana ini akan memudahkan aparat hukum mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, termasuk korupsi. 

Selain RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana, Yasonna juga menyebut Pemerintah mendorong empat RUU lain untuk masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yakni Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, serta RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Mengenai didorongnya RKUHP yang sempat tidak diteruskan, Yasonna menyampaikan jajarannya telah melakukan sosialisasi secara luas agar publik memahami substansi serta pentingnya RUU ini. Sementara RUU Pemasyarakatan disebutnya akan menguatkan konsep keadilan restoratf di dalam RKUHP. 

"Karena tak diteruskan RUU KUHP ke pembicaraan tingkat II, pemerintah bersama Komisi III sudah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah dan perguruan tinggi tentang RUU ini. Yang kami peroleh dari berbagai daerah, kita sudah melihat pemahaman yang semakin dapat dimengerti oleh masyarakat," urai Yasonna.

Menurut dia, RUU Pemasyarakatan juga memperkuat konsep reintegrasi serta konsep keadilan restoratif. Konsep terakhir tak jauh perbedaannya dengan konsep serupa yang diamanatkan KUHP. 

Sementara terkait RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Yasonna menyampaikan bahwa RUU ini didorong karena UU ITE yang berlaku saat ini mengalami persoalan pada sejumlah pasal yang berpotensi multitafsir. 

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas UU ITE, dengan memperjelas kembali perbuatan-perbuatan yang dilarang menggunakan sarana elektronik, dengan menyesuaikan kembali ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP," ucap Yasonna. 

Selain itu, ada tambahan ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyebarluaskan informasi bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat yang dilakukan melalui sarana elektronik. 

Yasonna juga menyebut pemerintah sepakat untuk mengupayakan percepatan penyelesaian RUU prioritas Prolegnas 2021. Hal ini disampaikan setelah melakukan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 10 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Dari 10 RUU tersebut, satu RUU sudah disahkan menjadi UU, empat RUU dalam proses pembahasan tingkat I di DPR, satu RUU menunggu jadwal pembahasan di DPR, dua RUU dalam proses permohonan Surpres, dan dua RUU lainnya dalam proses penyempurnaan substansi.

"Memperhatikan capaian prioritas Prolegnas 2021, pemerintah pada prinsipnya sepakat untuk mengupayakan percepatan penyelesaian RUU prioritas Prolegnas tahun 2021 yang menjadi kewajiban bersama-sama antara DPR, DPD, dan Pemerintah tanpa mengesampingkan sisi kualitas substansinya," pungkas dia.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER