Menkes Sebut CKG Akan Periksa Hasil MBG

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal memeriksa dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG). Petugas akan mencatat berat badan, tinggi, dan status gizi penerima manfaat.

"Yang kita akan lakukan mulai tahun ini dan tahun depan Cek Kesehatan Gratis akan kita lengkapi dengan pengukuran gizi dari anak-anak ini," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu (1/10).

Budi menilai, langkah ini perlu untuk mengumpulkan bukti ilmiah keberhasilan program MBG, sekaligus memberikan umpan balik untuk meningkatkan kebijakan itu ke depannya. Sebagai contoh, untuk perbandingan menu yang memberikan nutrisi terbaik.

"Jadi, menimbang berat badan menurut UNICEF dan WHO, enam bulan sekali. CKG di sekolah enam bulan sekali kita timbang. Karena datanya kan sudah satu. Sehingga bisa membantu juga by name, by address untuk memberikan feedback ke teman-teman di BGN," urai Menkes dikuti dari Antara.

Selain itu, Kemenkes juga akan mengadakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2026, dan pada survei itu ada bagian khusus untuk melihat progres MBG secara nasional.

Dahulu, lanjut Menkes, SSGI diadakan setahun sekali karena tingginya angka stunting. Namun setelah prevalensinya menurun, survei itu kini diadakan dua tahun sekali.

Kemenkes menyatakan dukungannya atas program MBG, karena menurutnya, dengan menyelesaikan masalah kesehatan gizi, maka masalah kesehatan berkurang 50%. Contoh masalah kesehatan yang bisa dicegah dengan nutrisi baik, katanya, seperti stunting, kelainan kongenital, kematian ibu dan anak.

"Karena banyak masalah kesehatan di hilir akan jauh berkurang kalau hulunya, gizinya, itu beres. Sama seperti banyak masalah kesehatan di hilir bisa beres kalau masalah lingkungan, WC, sanitasi, udara, polusi itu beres. Nah itu kan di luar tupoksinya kami," lanjut dia.

Untuk memperkuat program itu, pihaknya juga akan membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengerahkan sekitar 9.000 tenaga gizi dan 8.800 sanitarian yang tersebar di semua kabupaten dan kota.

"Ini sebenarnya bisa kita kerja samakan, untuk membantu teman-teman di BGN, bisa membantu lah melihat suasana dapurnya, beli bahan makanannya," lanjut dia.

Selain itu, dia juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mendayagunakan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar melakukan pendidikan dan pembinaan tentang gizi dan pangan. Selain itu, memasukkan materi tentang gizi dan keamanan pangan sebagai kurikulum wajib di sekolah.

"Anak-anak juga akan kita didik supaya mereka bisa lebih aware mengenai gisi dan pangan ini," lanjut dia.

Melalui dinas kesehatan, Kemenkes juga mempermudah proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), karena ditargetkan dalam sebulan hal itu diselesaikan.

Selain itu, katanya, dinas kesehatan diminta untuk membantu BGN dalam pengecekan makanan.