Menjaga Silaturahmi Hari Raya Tak Jadi Bencana

JAKARTA – Irfan (28) dan istri sudah berencana meninggalkan rumah di Citayam, Bogor, Jawa Barat pada 28 April 2022. Cuti dari kantor sudah disetujui atasan. Dia dan istri berniat pulang ke kampung halaman di Desa Gayau Sakti, Seputih Agung, Lampung Tengah.

“Dua kali lebaran kami tak pulang, kesempatan saat ini pasti takkan kami lewatkan,” ungkap Irfan pada Validnews, Jumat (23/4).

Beragam persiapan sudah dilakukan. Termasuk untuk mendapatkan vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster, sebagai salah satu syarat dari pemerintah untuk pemudik. 

Satu hal yang menjadi momok adalah kemacetan. Pengalaman pada mudik sebelum pandemi membuatnya agak trauma. Irfan dan keluarga terpaksa bermalam di mobil pribadi karena terjebak macet lantaran mudik pada H-2. Kali ini, mereka berupaya berangkat lebih awal.

Di sisi lain, Irvan tetap berhati-hati. Dia membekali diri dengan informasi mudik. Kali ini, dia menilai Polri dan pemerintah pusat lebih informatif. Sejumlah lokasi yang diprediksi akan mengalami kemacetan total pun sudah disampaikan ke masyarakat.

“Tahun ini pemerintah lebih informatif. Kami sudah tahu jalan yang akan macet di mana. Setidaknya, bisa cari jalan alternatif menuju Pelabuhan Merak,” kata karyawan swasta yang berkantor di Jakarta Selatan ini. 

Persiapan sama juga dilakukan Rinto (26) warga Sudimara Timur, Ciledug. Dia dan keluarga tinggal menyiapkan kendaraan untuk pulang kampung ke Tegal, Jawa Tengah. Dia berencana berangkat pulang kampung pada 30 April 2022 dini hari.

Rinto sadar tanggal yang dipilihnya adalah puncak mudik 2022. Namun, dia tak khawatir. Jika terjadi kemacetan panjang, dia sudah menetapkan diri, beristirahat di rest area dan pos pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini biasa dilakukannya setiap melakukan perjalanan mudik bersama.  

“Ya, mudik itu aman. Rest area dan pos yang bisa istirahat, tersedia banyak. Keamanan juga terjamin. Jadi santailah, mau berangkat subuh juga enggak masalah,” kata Rinto optimistis, pada Validnews, Jumat (22/4).

Vaksin Bukan Pemaksa
Setelah dua tahun melarang, pemerintah membuka kesempatan warga untuk merayakan Lebaran 2022 di kampung halaman. Apalagi, sebaran covid-19 mulai melandai di Indonesia. 

Mengutip data Satgas Covid-19 per 22 April 2022, kasus aktif covid-19 mencapai 21.037. Sementara, per 22 Januari 2022 sebanyak 68.596 lalu melonjak tinggi periode sama Februari yakni 554.698 dan 106.927 pada 22 Maret 2022.

Begitu pula dengan kondisi level daerah menurut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Pada wilayah Jawa-Bali, hanya tersisa empat daerah masuk pada level 3. 

Kemudian, 97 daerah masuk daerah level 2 dan sebanyak 29 daerah masuk level 1. Tidak ada daerah yang masuk ke level PPKM tertinggi yaitu level 4.

Tak ada juga daerah di luar Jawa-Bali yang masuk PPKM level 4. Sebaliknya, 84 daerah masuk level 1, 259 daerah berada di level 2 dan 43 daerah yang berada di level 3 PPKM.

Namun, pemerintah tetap mengeluarkan sejumlah syarat untuk warga bisa mudik kali ini. Hal yang utama adalah vaksinasi. Pemudik diwajibkan harus sudah mendapatkan vaksinasi covid-19 dosis ketiga.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, vaksin booster covid-19 diyakini bisa membentengi masyarakat. Tak hanya itu saja, vaksin merupakan upaya pencegahan pemudik untuk membawa virus ke kampung halamannya.

“Jadi memang tidak ada keharusan kalau mau mudik harus vaksin. Pemerintah hanya menyarankan saja. Tidak memaksa. Kesadaran masyarakat saja. Karena Ini untuk melindungi masyarakat itu sendiri,” kata Nadia kepada Validnews, Jumat (22/4).

Menurut Nadia, waktu yang pas bagi pemudik mengikuti vaksinasi adalah 7-14 hari sebelum keberangkatan. Sebab, dalam rentang waktu itu, diyakini vaksin yang disuntikkan sudah meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat.

Nadia juga sebut, untuk akses vaksinasi dosis ini pun gampang. Masyarakat bisa mendatangi puskesmas terdekat, atau tempat lain. Karena pemerintah telah bekerja sama dengan TNI-Polri untuk menggelar vaksinasi booster.

Kemenkes juga berkoordinasi dengan pengurus masjid untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi usai berbuka puasa. 

Namun, diakui tak semua masyarakat mau divaksin. Alasannya pun beragam. Misalnya, jumlah penyebaran covid-19 yang terus menurun sehingga beranggapan tak perlu menerima vaksin.

Namun, pemerintah tak mau kecolongan. Pemudik yang belum vaksin booster, wajib menunjukkan hasil tes PCR atau pun rapid test antigen. Pemerintah tak mau silaturahmi jadi ihwal bencana. 

Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19, Wiku Adisasmito menekankan hal serupa. Dia menuturkan, Satgas bersama BNPB dan BPBD akan mengawasi pemudik. Mereka harus menerapkan prokes dengan ketat selama perjalanan mudik, di kampung halaman, maupun saat kembali ke rumah masing-masing.

Pelaksanaan pengawasan syarat perjalanan pun bisa dipantau dengan aplikasi PeduliLindungi. Terutama pengguna transportasi umum yang terkoneksi langsung dengan aplikasi itu.

“Masyarakat harus senantiasa menjaga prokes selama kegiatan Ramadan dan Idulfitri ini,” kata Wiku saat berbincang dengan Validnews, Jumat (22/4).

Skenario Perjalanan
Pengamat Kebijakan Publik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Syafuan Rozi Soebhan meyakini, keputusan pemerintah itu benar dan telah melalui sejumlah riset. Mulai dari prevalensi, covid-19 terus menunjukkan penurunan.

Penyebaran virus corona di hari raya sebelumnya, seperti, saat perayaan hari raya Natal-Tahun Baru dan Imlek juga menjadi acuan. Pada hari raya itu, kasus covid-19 tak meningkat drastis. Kuncinya, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat.

Selain sisi kesehatan, pemerintah juga mengantisipasi perjalanan mudik warga. Sejumlah pos di jalur mudik disiapkan. Mulai dari, pos pengamanan, pelayanan terpadu hingga posko vaksinasi covid-19. Pos itu, akan didirikan saat TNI-Polri dan pihak terkait lainnya menggelar operasi Ketupat yang melibatkan 144.392 personel gabungan seluruh instansi terkait.   

Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri, Komisaris Besar (Kombes) Eddy Djunaedi mengatakan, total pos mudik yang akan didirikan sebanyak 25.80 pos. Pos akan terbagi menjadi pos pengamanan hingga pelayanan terpadu. Tiap pos itu juga akan digunakan untuk pelayanan vaksin dua dosis wajib dan booster.

“Pos ini akan memastikan masyarakat aman saat mudik. Dan juga memberikan vaksin agar terhindar dari virus covid-19,” terang Eddy kepada Validnews, Jumat (21/4).

Tak hanya pos pengamanan, Polri bersama Kementerian Perhubungan pun telah memetakan sejumlah jalan yang akan berpotensi menimbulkan kemacetan saat mudik. Berdasarkan hasil analisis, sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

Dari arah Jakarta ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, ada beberapa lokasi yang akan macet saat mudik. Utamanya di jalan tol Cikampek. Rinciannya, Jalan Tol Cikampek KM 31-27. Lalu, jalan tol Cikampek KM 48-20 dan di KM 70-72 arah Gerbang Tol Cikatama.

Untuk mengantisipasi kemacetan ini Polri dan pihak terkait lainnya sudah menyiapkan skema lalu lintas. Pada 28-30 April 2022 pukul 17.00-24.00 polisi akan menerapkan kebijakan ganjil genap. Mulai dari Tol Cikampek KM 47 - Gerbang Tol Kalikangkung KM 414. Aturan ganjil genap ini akan dibarengi dengan penerapan sistem one way.

Sementara itu, di arah Jakarta menuju Lampung, kemacetan di antaranya di Jalur Tol Tangerang-Merak. Jalur Penyeberangan Merak-Bakauheni. Jalur arteri Tangerang-Merak. Sistem antisipasinya, menggunakan sistem one way dan contraflow.  

“Kalau prediksi kami, tujuan pemudik paling banyak ke daerah Jawa tengah,” tambah Eddy.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan (Hubdat Kemenhub), Budi Setiyadi memprediksi, pemudik akan menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Paling banyak diprediksikan dengan tujuan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur hingga DIY Yogyakarta.

“Paling banyak pemudik akan menggunakan kendaraan roda empat. Kemudian, sepeda motor. Terakhir, transportasi umum,” tutur Budi Setiyadi dalam perbincangan dengan Validnews, Jumat (22/4).

Untuk memastikan keamanan di jalan arteri maupun jalan tol, Kemenhub akan menyiagakan tim khusus dengan sejumlah kendaraan roda empat untuk memberikan pertolongan kepada para pemudik yang mengalami kendala. Tim khusus ini, memiliki keterampilan untuk memperbaiki kendaraan pemudik.  

“Misalnya, membantu untuk membawakan dongkrak untuk mengganti ban pecah. Ada juga yang membawakan BBM kalau ada kendaraan yang kehabisan bahan bakar. Bahkan, kami pun menyiapkan aki,” kata Budi.  

Kemenhub juga telah mengubah beberapa jembatan timbang menjadi tempat peristirahatan para pemudik dengan kendaraan pribadi. Letaknya ada di Karawang, Indramayu dan di beberapa lokasi lainnya. Pemerintah hendak memastikan seluruh pengendara dalam keadaan bugar dalam perjalanan menuju kampung halaman untuk meminimalkan tingkat kecelakaan di jalanan.  

Sementara itu, untuk pemudik dengan transportasi umum, pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah operator. Mulai dari operator bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), bus pariwisata hingga kapal penyeberangan. Harapannya, masyarakat yang hendak melakukan kegiatan mudik bisa terlayani dengan maksimal.

“Ya jadi, hampir 75% persiapan mudik 2022 sudah kami lakukan. Kami akan terus mematangkan hingga puncak arus mudik ini,” kata Budi.  

Untuk memaksimalkan pelayanan dan pengamanan mudik ini, Budi menyebut, pihaknya bersama TNI-Polri akan melakukan evaluasi tiap hari di tiap pos pelayanan. Hal ini untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.  

Di sisi lain, Budi mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi syarat utama dalam kegiatan mudik Lebaran 2022 ini. 

“Kami tidak akan melakukan pemeriksaan vaksin. Tapi, kita berharap masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah. Kita semua tahu bahannya seperti apa. Seharusnya, masyarakat patuh,” kata Budi. 

Masyarakat Sudah Dewasa
Menilik pengalaman pada tahun lalu, setelah mudik tahun 2021 lonjakan kasus covid-19 terus terjadi. Keadaan itu sempat disebut sebagai gelombang kedua (second wave) serangan covid-19 di Indonesia setelah negara lain alami. Bahkan, fenomena itu merepotkan banyak pihak. Banyak pula mereka yang terpapar covid-19 sampai kehilangan nyawa.

Satgas Covid-19 menyatakan lonjakan kasus usai Lebaran 2021 lebih tinggi dari Lebaran 2020. Pada pekan keempat usai Lebaran 2020, kasus naik 93,11%. Sementara pada 2021 naik hingga 112,22%.

Ada lima wilayah dengan peningkatan drastis. Jawa Tengah naik 281,59%. Kemudian DKI Jakarta naik 263,26%. DIY naik 172,03%, Jawa Timur naik 102,74% dan Jawa Barat naik 58,75%.

Adapun per 22 April 2022, capaian vaksin dosis ketiga baru 34,29 juta. Padahal, pemudik diperkirakan mencapai 80 juta lebih. 

Sementara itu, target vaksinasi di Indonesia untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) atau sebesar 70% dari total penduduk mencapai 208.265.720. Capaian vaksinasi kini di atas kertas maupun di lapangan, belum ideal sesuai harapan. 

Menyoal vaksinasi, dari sisi antisipasi dampak kesehatan, baik Nadia dan Wiku tak bersedia menjawab terkait fakta masih rendahnya cakupan vaksinasi booster itu, sebagai syarat mudik. Keduanya juga tak mau menguraikan berandai-andai potensi penyebaran covid-19 selepas Lebaran. 

Adanya potensi kenaikan kasus positif harian diamini Hery Triyanto, Ketua Bidang Komunikasi Satgas Covid-19, Tetapi, dia mengutarakan, Satgas Covid-19 sudah melakukan sederet persiapan pencegahan. 

“Risiko kenaikan kasus positif harian ini sudah ada karena mobilitas naik. Vector virusnya kan manusia, jadi ketika kasus naik kita membatasi mobilitas,” tutur Hery, dalam sebuah webinar  bertajuk "Mudik Aman Menuju Proses Endemik Covid-19”, Jumat (22/4).

Dari sisi regulasi, pemerintah juga membatasi jumlah tamu yang hadir untuk pelaksanaan acara halalbihalal saat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.  

Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 003/2219/SJ tentang Pelaksanaan Halal Bihalal Pada Perayaan Idul Fitri 1443H/2022. SE ini diteken Mendagri Tito Karnavian dan ditujukan untuk kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dalam beleid ini, jumlah tamu yang dapat hadir dalam acara halalbihalal di daerah PPKM Level 3 adalah 50% dari kapasitas tempat. Kemudian, untuk daerah PPKM level 2 jumlah tamu yang hadir 75% dari total kapasitas tempat. Untuk wilayah dalam kategori PPKM level, diperbolehkan 100% sesuai kapasitas tempatnya.

"Kegiatan halalbihalal disesuaikan dengan level daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Jawa-Bali dan Inmendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang berlaku," demikian termaktub dalam salinan SE, Sabtu (23/4).

Pemerintah juga melarang makanan dan minuman disajikan di tempat atau prasmanan dalam kegiatan halalbihalal dengan jumlah tamu diatas 100 orang. Logisnya, ini untuk mengurangi momen individu membuka masker bersamaan dalam waktu cukup lama. 

Di sisi lain, Syafuan berpandangan, pemerintah menilai masyarakat sudah dewasa dalam menghadapi gempuran covid-19. 

Selama dua tahun pandemi, sebagian besar masyarakat sudah terbiasa untuk mengikuti sejumlah protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan hingga menjaga jarak. 

“Pemerintah pun pasti sudah menyediakan skenario terburuk bila memang meningkat. Sekarang kita itu sudah mulai beradaptasi dengan pandemi ini. Pemerintah mulai masuk ke kebijakan endemi,” kata Syafuan kepada Validnews, Jumat (22/4).

Dia yakin, kebanyakan warga telah melihat betapa menakutkan virus corona ini. Ini membuat masyarakat untuk waspada dari paparan virus corona. Semoga!