Menhan Kirim Tim Negosiasi Beli Mirage 2000-9 Dari UAE

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan RI) Prabowo Subianto menyampaikan, segera mengirim tim negosiasi ke Uni Emirat Arab (UAE). Hal ini untuk menjajaki peluang membeli pesawat tempur Mirage 2000-9.

Prabowo menjelaskan, rencana pembelian pesawat tempur Mirage 2000-9 bekas Angkatan Udara UAE ditujukan untuk memastikan kesiapan tempur TNI AU dan pertahanan udara Indonesia. Khususnya saat beberapa pesawat tempur TNI AU menjalani masa peremajaan dan perbaikan.
 
“Emirates (UAE) juga punya Mirage, jenisnya Mirage 2000-9. Ini kami akan segera kirim tim negosiasi. Dan, ini juga kami negosiasi, karena kami harus yakinkan mereka bersedia (pesawat tempurnya) kami akuisisi,” kata Prabowo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (19/6) seperti dilansir Antara.
 
Prabowo optimistis, Indonesia dapat membeli pesawat tempur buatan Dassault Aviation dari Prancis itu, karena hubungan baik Indonesia dan Uni Emirat Arab. “Sekarang ini agak rebutan karena banyak negara lagi butuh. Ya kita Alhamdulilah (punya) hubungan baik dengan Timur Tengah, sama Qatar, sama Emirates (UAE). Jadi kita didahulukan,” tuturnya.

Mirage 2000-5
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan saat ini dalam tahap membeli 12 unit Mirage 2000-5 beserta perangkat pendukungnya dari Qatar. Pembelian tersebut masuk dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU yang diteken pada 31 Januari 2023. Ke 12 unit pesawat itu merupakan pesawat tempur bekas dari Angkatan Udara Qatar.

Rencananya, 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang dibeli dari Qatar akan dikirim ke Indonesia 24 bulan setelah kontrak efektif. Pesawat-pesawat itu bakal memperkuat Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

“Itu paling lama (24 bulan). Kami harapkan (bisa terkirim) lebih cepat,” kata Menhan RI.

Untuk diketahui, beberapa pesawat tempur TNI AU, seperti F-5 Tiger, SU-27/30, Hawk 100/200, dan F-16, dalam proses peremajaan (upgrade/refurbish) dan perbaikan (overhaul/repair). Dengan begitu, TNI Angkatan Udara membutuhkan pesawat tempur yang siap pakai selama periode perbaikan beberapa pesawat tersebut.
 
“Pembelian Mirage ini adalah sebagai, pertama suatu interim solution (solusi sementara, red.). Jadi pesawat-pesawat kita yang sekarang ada sudah sangat tua dan dalam keadaan perlu, Menhan RI segera tim negosiasi beli Mirage 2000-9 dari UAE yang cukup besar,” ucap Prabowo.

Petugas memeriksa kesiapan pesawat tempur F16 saat Latihan Jalak Sakti 2021 di Pangkalan Udara Sri M ulyono Herlambang (Lanud SMH) Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (10/6/2021). Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang berperan sebagai pangkalan operasi pada latihan tempur rutin antar satuan Angkatan Udara yang dipusatkan di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung. ANTARAFOTO/Nova Wahyudi 

 

Dia menjelaskan proses peremajaan itu membutuhkan waktu paling cepat sekitar 18 bulan. Kementerian Pertahanan RI, pada waktu yang sama, juga membeli beberapa pesawat tempur baru, yaitu Dassault Rafale yang juga dibuat oleh Dassault Aviation, dan F-15 Super Eagle.

Namun, tiga unit pesawat baru Dassault Rafale dijadwalkan tiba di Tanah Air dalam waktu 36 bulan atau 3 tahun ke depan. Sementara itu, proses pembelian F-15 Super Eagle masih dalam tahap pembahasan surat penawaran (letter of offer and acceptance) dari Pemerintah Amerika Serikat, mengingat F-15 dibeli dengan skema foreign military sales (FMS).

“Pesawat baru yang sudah kita tanda tangan kontrak, terutama Rafale dari Prancis itu paling cepat adalah yang pertama datang itu 36 bulan, 3 tahun, dan selesainya itu kira-kira rata-rata 60 bulan. Jadi baru bisa operasional mungkin 60 bulan atau 5 tahun,” kata Prabowo.

Dengan demikian, dalam periode waktu itu terutama sampai tiga tahun ke depan, TNI AU membutuhkan pesawat-pesawat tempur untuk menjaga pertahanan udara Indonesia.

“Jadi, sekarang sampai tiga tahun ke depan kita perlu pesawat tempur sebagai suatu pertahanan bagi negara yang begini besar, dan begini kaya. Negara kita sebesar Eropa, jadi luas kita sangat luas. Bayangkan suatu negara yang sebesar kita dan seluas kita tidak punya pesawat tempur yang operasional,” tandasnya.

Strategi Tepat
Sebelumnya, Pengamat militer Apep Agustiawan menilai pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan merupakan strategi yang tepat. Hal tersbut dibutuhkan untuk menguatkan pertahanan Indonesia, baik di tatanan regional maupun global.

"Pembelian alutsista merupakan strategi yang tepat dan sesuai dengan konstitusi. Pembelian alutsista merupakan bentuk nyata Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan fungsi pembangunan kekuatan TNI, bahkan fungsi ini merupakan amanah UUD NRI Tahun 1945," kata Apep, Minggu (18/6).

UUD NRI Tahun 1945, lanjut dia, telah mengatur bahwa tujuan negara Indonesia, di antaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apep menilai pembelian alutsista, seperti yang terbaru 12 pesawat Mirage 2000-5 seharga Rp4,7 triliun merupakan harga yang ideal.

"Angkanya (harga) masih sangat ideal, terlebih jika kita melihat betapa pentingnya kebutuhan keamanan dan fungsionalnya," ujar dia.