Selamat

Selasa, 21 September 2021

13 September 2021|19:24 WIB

Mendagri Minta Kepala Daerah Dan Wakil Akur

Kemendagri masih temukan perseteruan yang rugikan masyarakat

Penulis: Seruni Rara Jingga,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ANTARAFOTO/Makna Zaezar

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepala daerah rukun dan akur dengan wakil kepala daerahnya. Kemudian bersinergi dan menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder seperti dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Tito menyebut, Kemendagri masih menemukan kasus kepala daerah dan wakilnya yang tidak sinkron dan saling membuat pernyataan negatif di media massa.

"Hal itu membuat organisasi tidak sehat karena akan dipenuhi problem internal dan eksternal," kata Tito dalam Pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota 2021 secara virtual, Senin (13/9).

Tito mengatakan, sumber konflik yang terjadi pada pengampu jabatan di daerah tersebut biasanya berpangkal dari dua hal, yakni terkait kewenangan dan masalah keuangan.

Bagaimanapun, kata Tito, kewenangan utama dalam pemerintahan daerah diberikan kepada kepala daerah seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, wakil kepala daerah harus menyadari dan paham akan hak-hak kepala daerah.

Tito juga mengajak kepala daerah menjalankan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana kepala daerah dan wakilnya harus menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder. Kepala daerah dan wakilnya juga harus mampu bersinergi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah saya minta untuk meluruskan niat saat menjadi pemimpin. Memang klise, tapi harus kita kerjakan bahwa niatnya adalah mengabdikan diri kepada rakyat," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setyabudi menyatakan, perkembangan dunia dan globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 yang berbarengan dengan pandemi covid-19 telah menimbulkan disrupsi yang sangat besar dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. 

Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di era sekarang, kata dia, menuntut pemimpin mampu yang lebih lincah, cepat, adaptif, responsif, inovatif, dan kolaboratif dalam mencari solusi.

"Meski memiliki latar belakang yang berbeda, namun kepala daerah dan wakilnya punya tujuan yang sama, yaitu menjadi pemimpin yang menyejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik dan memajukan daerahnya," kata Teguh.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER