Mendagri Minta Gerakan Pangan Dilakukan Di 38 Provinsi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Badan Pangan Nasional (BPN) gelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 38 provinsi. Sementara itu, BPN rencananya hanya gelar GPM di 34 provinsi untuk antisipasi inflasi jelang Iduladha.

“Kami saran, tambah empat lagi, karena provinsi sudah 38. Ada Papua Selatan ibu kotanya Merauke, Papua Pegunungan ibu kotanya di Wamena, kemudian Papua Tengah ibu kotanya Nabire, serta Papua Barat Daya ibu kota di Sorong,” jelasnya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar daring, Senin (19/6).

Dijadwalkan GPM akan diluncurkan pada 26 Juni 2023. Tito meminta kepada para kepala daerah untuk hadir dalam acara itu.

“Kemudian bisa juga dari kepala daerah menambah dari dana belanja tidak terduga, juga bisa mengajak-mengajak pengusaha-pengusaha yang mampu ditambah dengan CSR-nya dana sosial corporate social responsibility dalam rangka selain mengendalikan inflasi ekonomi juga dalam rangka memupuk kesetiakawanan sosial,” tutur dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan BPN, I Gusti Ketut Astawa mengatakan BPN akan melakukan akan melakukan langkah konkret menjelang hari besar keagamaan Iduladha melalui GPM.

Dalam agenda GPM, BPN berharap seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan pelaksanaan GPM yang anggarannya akan bersumber dari dana dekonsentrasi.

“Kebetulan per-badan-nya belum keluar, sehingga masih anggaran pusat kami akan didistribusikan ke provinsi dan kabupaten/kota. Walaupun sekarang hanya 34 provinsi yang teralokasi anggaran pusat ditambah 256 kabupaten kota,” lanjut dia.

Karena itu, Astawa mengatakan bagi kabupaten/kota yang belum dialokasikan dana dekonsentrasi. Diharapkan juga mendukung melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT). Oleh karena itu, pada saat peluncuran GPM, bisa serentak dilaksanakan di 514 kabupaten/kota.

Dia menyampaikan tujuan dari GPM yang pertama adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh pangan yang dengan harga yang wajar. 

Kedua, menjaga atau mengendalikan inflasi, karena dengan GPM serentak ini diharapkan masyarakat memiliki pilihan-pilihan sekaligus juga mengendalikan harga di wilayah. Rencananya GPM akan berlangsung selama dua sampai tiga hari.

Sejauh ini, sudah ada 22 provinsi yang konfirmasi mau melaksanakan GPM. Kemudian 198 kabupaten sudah mendaftar.

“Ini sedang berlangsung terus sehingga kami harapkan pada saat tanggal 26 nanti, 514 kabupaten/kota, kemudian 34 provinsi bisa melaksanakan GPM serentak,” kata dia.