Mendagri Harap Partisipasi Pemilih Di PSU Papua Tinggi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap Pemungutan Suara Ulang (PSU) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berlangsung aman.

“Kita berharap pemilihan ini dapat berlangsung secara aman, tertib. Partisipasi pemilih tinggi,” jelasnya saat pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (7/7).

Keuangan untuk sektor keamanan PSU, kata Tito, sudah teralokasi dengan baik. Begitu pun keuangan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah, sehingga ia meminta situasi politik di Papua nanti benar-benar aman.

Tito juga meminta kepada Pj Gubernur Papua yang baru dilantik, Agus Fatoni, segera membangun komunikasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, Fatoni diminta untuk merangkul tokoh-tokoh di Papua, terutama tokoh gereja dan adat.

“Ada juga kelompok nusantara yang ada di sana juga perlu dirangkul. Karena Kota Jayapura itu sudah menjadi kota yang heterogen” tambahnya.

Tito juga menginstruksikan Fatoni untuk turun ke lapangan langsung mengunjungi semua daerah yang ada di Papua bersama Forkopimda agar situasi politik dan keamanan bisa terjaga.

Dia yakin dengan pengalaman Fatoni karena sudah tiga kali menjadi Pj, dan statusnya sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Belum lama ini, Ketua KPU Papua, Diana D. Simbiak menyampaikan, pihaknya tengah mematangkan tahapan-tahapan penting PSU yang berlangsung 6 Agustus 2025, di antaranya pembentukan dan pelantikan badan ad hoc penyelenggara di tingkat distrik dan tempat pemungutan suara (TPS).

Selain itu, kata Diana, masa kampanye telah berjalan sesuai ketentuan, sambil menunggu tahapan teknis selanjutnya, dan logistik pemilu tengah dalam proses pengadaan dan distribusi secara bertahap ke wilayah-wilayah PSU.

“Kami terus bekerja sama dengan pemda dan jajaran keamanan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, mengutip laman Pemprov Papua, Senin (7/7).