Mendagri Bakal Pantau Realisasi APBD Setiap Minggu | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

22 November 2021|21:00 WIB

Mendagri Bakal Pantau Realisasi APBD Setiap Minggu

Pemda diminta mempercepat realisasi belanja APBD untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada akhir 2021

Penulis: Seruni Rara Jingga,

Editor: Nofanolo Zagoto

Mendagri Bakal Pantau Realisasi APBD Setiap MingguMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ANTARAFOTO/Muhammad Adimaja

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) segera mengakselerasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan akan melakukan evaluasi dan memonitoring realisasi APBD tersebut setiap minggunya.

“Kami akan melakukan evaluasi setiap minggu, dan mohon kepada rekan-rekan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dapat mengoordinasikan rakor realisasi belanja di tingkat provinsi masing-masing," kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 secara virtual, Senin (22/11).

Tito menyampaikan, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 pada Rabu (17/11), Presiden Joko Widodo mendorong terjadinya percepatan realisasi APBN dan APBD melalui realisasi belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD.

Tak hanya itu, Presiden juga memberikan arahan agar APBN menjadi instrumen utama dalam menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi, serta mengakselerasi daya saing, terutama daya saing ekspor dan investasi.

Langkah itu juga dilakukan untuk mewaspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia, termasuk potensi berlanjutnya pandemi yang berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.

Dalam konteks itu, Tito menekankan realisasi belanja menjadi sangat penting. Selain sebagai kanal peredaran uang, hal itu juga untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

“Di samping itu juga belanja pemerintah menjadi tulang punggung untuk menstimulasi, mendorong swasta untuk bergerak di tengah situasi yang kemarin terkontraksi dan mungkin masih terus terkontraksi akibat pandemi covid-19,” tuturnya.

Tito meminta pemda segera mempercepat realisasi belanjanya, terutama jelang akhir tahun yang hanya menyisakan waktu kurang lebih satu bulan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, masih ada 20 kota dan 20 kabupaten yang persentase belanjanya terkecil. Dari daerah-daerah tersebut bahkan ada yang realisasinya belum mencapai 50%.

“Nanti kita akan secara spesifik melihat daerah-daerah setiap minggu, mulai minggu ini akan dilakukan evaluasi terus menerus sampai dengan akhir tahun tentang belanja-belanja ini,” tandasnya.

Tito menambahkan, akselerasi penyerapan belanja di daerah amat dibutuhkan untuk meningkatkan konsumsi di wilayah setempat. Lewat percepatan penyerapan belanja, diharapkan perekonomian daerah ikut tumbuh. Dengan demikian, pertumbuhan perekonomian nasional juga ikut terdampak.

Diketahui pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan III tumbuh 3,51%. Sementara itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi akhir 2021 sebesar 5%, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mendorong percepatan realisasi belanja APBN dan APBD.

“Intinya kita ingin mendorong agar belanja di daerah itu dapat maksimal, sesuai target, dan kemudian SiLPA-nya minim, supaya tidak disimpan untuk menjadi SiLPA tahun depan,” tegasnya.

Mendagri meminta kepala daerah agar dapat menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah. Langkah ini perlu dilakukan untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan.

Rapat koordinasi juga perlu digelar gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing. “Intinya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing,” ujar Tito.

Sementara itu, apabila dilihat dari tren tiga bulan terakhir, persentase realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran (TA) 2020 hingga 2021 memiliki kondisi yang beragam. Misalnya, realisasi belanja pada Oktober TA 2021 sebesar 56,97%. Angka ini lebih rendah dibanding Oktober TA 2020 yang mencapai 58,94%.

Namun, jumlah uang yang beredar pada Oktober TA 2021 mampu mencapai Rp718,47 triliun. Angka ini lebih besar dibanding capaian pada Oktober TA 2020 yang hanya Rp715,36 triliun.

Adapun realisasi belanja pada November TA 2021 mencapai 62,12%, dengan uang yang beredar sebanyak Rp788,07 triliun. Sementara pada November TA 2020, realisasi belanja mencapai 67,98% dengan uang yang beredar sebanyak Rp837,18 triliun.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER