Selamat

Rabu, 12 Mei 2021

POLITIK

03 Mei 2021|19:55 WIB

Masyarakat Diminta Laporkan ASN Yang Nekat Mudik

Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengawasi ASN

Penulis: Seruni Rara Jingga,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageMenpan RB Tjahjo Kumolo (kanan). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya dilarang melakukan bepergian ke luar daerah/mudik menjelang dan sesudah Idulfitri.

“ASN harus menjadi teladan yang baik untuk masyarakat. Saya ingatkan dan tegaskan, ASN untuk tidak mudik,” tegas Tjahjo dalam keterangan tertulis, Senin (3/5).

ASN seharusnya dapat mengajak masyarakat di lingkungannya untuk bersama-sama mematuhi kebijakan pemerintah. Terlebih, kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran covid-19. Peningkatan potensi penularan covid-19 kerap terjadi saat masa libur panjang.

"Mari kita lindungi diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Tidak mudik adalah bentuk rasa cinta, melindungi dan bertanggung jawab pada keluarga,” ujarnya.

Masyarakat yang mengetahui ada ASN yang mudik dapat melaporkan ke Kemenpan RB. Caranya, melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Laporan dapat disampaikan melalui SMS 1708, www.lapor.go.id, atau aplikasi yang diunduh melalui Play Store atau App Store SP4N LAPOR!. Laporan tersebut dengan menyertakan nama ASN yang dilaporkan, instansi dan satuan kerja, lokasi, dan bukti dukung (jika ada).

“Jika ada masyarakat yang melihat, bisa langsung melaporkan ke kami,” tuturnya.

Tjahjo juga mengingatkan untuk siswa-siswi sekolah kedinasan untuk tetap berada di tempat pendidikan selama libur panjang Idulfitri.

“Bagi yang tinggal di asrama, tetap di asrama. Untuk yang tidak di asrama, tetap tinggal di tempat tinggal masing-masing. Saya imbau untuk tidak melakukan mudik,” ujarnya.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga berkewajiban mengisi form pelaporan mudik melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN, yang sudah terhubung dengan database Kemenpan RB. 

“Kami minta Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengawasi ASN-nya masing-masing, dan bertindak tegas jika ada ASN yang terbukti melanggar,” tegasnya.

ASN yang tetap melakukan mudik, dapat dijatuhi sanksi disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA