Mangkir Dari Rapat, DPR Peringatkan Kepala BPIP

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendadak membatalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR 30 menit sebelum dimulai. Alasannya, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan BPIP meminta dijadwalkan ulang.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyesalkan BPIP yang mangkir menjelang RDP dimulai tanpa alasan yang jelas. Jika bukan karena bertemu presiden, BPIP dinilai melakukan pembangkangan terhadap institusi DPR.

"Setahu saya hari ini enggak ada rapat presiden dengan BPIP, kalau benar. Ini pembangkangan," ujar Doli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Ia memberi peringatan kepada Kepala BPIP, Yudian Wahyudi agar mematuhi penjadwalan kedua, yaitu Rabu (28/8) pukul 14.00 WIB. Doli mengatakan, jika kembali tidak hadir Kepala BPIP bisa diganti karena tidak mampu bertanggung jawab atas jabatannya.

"Kalau tidak hadir lagi bisa kita pertimbangkan untuk membubarkan, kita beri rekomendasi ke presiden nanti," tegas Politikus Partai Golkar ini.

Doli menjelaskan, pemanggilan BPIP ke Komisi II DPR merupakan hal yang serius. Sebab, Ketua BPIP sering melontarkan pernyataan yang kontroversial, sejauh hitungan Doli selama ini sudah ada empat kali pernyataan yang kontroversi.

Pernyataan Ketua BPIP yang paling kontroversi, yaitu saat membenturkan Pancasila dengan agama. Menurut Ketua BPIP, Agama merupakan musuh terbesar dari Pancasila. Kemudian, pernyataan kontroversi terakhir soal larangan hijab bagi Paskibraka saat pengukuhan dan upacara negara.

"Harusnya, Kepala BPIP beserta jajarannya itu orang yang paling Pancasilais di negeri ini, bukan sebaliknya. Kalau mereka Pancasilais tidak mungkin membenturkan dengan agama. Bahaya itu," tutur Doli.

Selain mengklarifikasi pernyataan-pernyataan kontroversi Kepala BPIP, rapat bersama Komisi II juga membahas anggaran tahun 2025 dan penyerapan anggaran tahun 2024. Atas mangkirnya BPIP hari ini, Komisi II DPR akan mempertimbangkan ulang persetujuan anggaran tersebut.