Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

HUKUM

30 April 2021|13:43 WIB

Lili Pintauli Bantah Komunikasi Dengan Wali Kota Tanjungbalai

KPK telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai, MS, sebagai tersangka korupsi

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar menegaskan, dirinya tak pernah berkomunikasi dengan MS (M Syahrial) selaku Wali Kota Tanjungbalai terkait penanganan perkara. 

MS sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara wali kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

"Apalagi membantu perkara MS, tidak pernah. Karena sebagai insan KPK, saya terikat dengan kode etik dan peraturan KPK yang melarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).

Isu adanya komunikasi MS dengan Lili diungkapkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Bahkan, dia meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga memeriksa Lili.

Akan tetapi, Lili mengakui jabatannya sebagai pimpinan KPK bagian pencegahan, tidak dapat menghindari jalinan komunikasi dengan kepala daerah. Komunikasi yang terjalin terkait dengan tugas KPK yang mencegah kepala daerah agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Apalagi, lanjut Lili, sebelum bergabung dengan KPK dirinya adalah seorang pejabat publik. Hal itu membuat Lili memiliki jaringan yang cukup luas. Bahkan, jaringan tersebut masih terhubung hingga saat ini dengan dibatasi peraturan.

Lili mengaku, selalu mengingatkan pejabat publik untuk selalu bekerja dengan baik dan menghindari tindak pidana korupsi. "Saya selalu menjaga selektivitas, menjaga harkat dan martabat diri saya sebagai insan KPK maupun sebagai marwah lembaga KPK," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat tak perlu khawatir. KPK bakalan tegas memproses perkara tindakan pidana yang dilakukan MS. Pihaknya juga bakal menindak perkara lainnya yang melibatkan SRP (Stepanus Robin Pattuju) selaku penyidik KPK.

"Penanganan perkara dilakukan KPK sangat profesional berdasarkan kepada kecukupan alat bukti. Jika ada pihak-pihak intervensi maka kami akan proses dengan tegas," tutup Lili.

KPK telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai, MS, sebagai tersangka korupsi dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara wali kota Tanjung Balai tahun 2020-2021.

Selain MS, lembaga antikorupsi itu juga menetapkan SRP selaku penyidik KPK dan MH (Maskur Husain) selaku pengacara, sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah melalui proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup.

SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA