Lemhannas Ungkap Penyebab Mandeknya Kajian Terkait Papua

JAKARTA - Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Reni Mayerni memastikan, Lemhannas sudah membuat kajian terkait Papua sejak akhir tahun 2022. Kajian tersebut pun sudah dirapatkan 18 kali oleh pemerintah dan diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres).

Namun, saat ini kajian terkait perdamaian, kesejahteraan dan pembangunan Papua itu masih mandek di pemerintah. Terakhir, kajian tersebut ada di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Sudah dijadikan Inpres dan sudah selesai diteken, tapi karena masuk tahun politik (2024) tidak lanjut jalan," ujar Reni dalam rapat bersama Komisi I DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/6).

Dia menjelaskan, kajian tersebut pun sudah dirapatkan bersama Wakil Presiden, Ma'aruf Amin selaku Ketua Kajian Papua. Rapat itu juga dihadiri langsung oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Polhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Kapolri.

Pada saat itu, Lemhannas memberikan tujuh opsi terkait kajian Papua, pihak pemerintah memilih opsi ketujuh. Namun, Reni tidak bisa menjabarkan opsi tersebut karena merupakan kajian tertutup strategis.

"Jadi sebenarnya kami sudah punya kajian terkait Papua, sudah ada tujuh opsi, pemerintah memilih opsi ketujuh," beber Reni.

Diketahui, Lemhannas melakukan kajian soal Papua pada akhir tahun 2022, salah satunya untuk mengkaji kesiapan DOB di Papua yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah mengikuti Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

Selain soal DOB di Papua, Lemhannas akan melakukan kajian khusus terkait eskalasi kekerasan di Papua. Termasuk gejala dan akar struktural, faktor sejarah, faktor identitas dan faktor distribusi kesejahteraan.

Papua menjadi salah satu fokus kajian strategis Lemhannas tahun 2023 selain tujuh topik lain yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, krisis, dan geopolitik.

Pada tahun 2023 lalu, Lemhannas menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgent dan Cepat "Grand Design Pembangunan Papua." FGD tersebut merupakan kajian strategis lanjutan yang membahas tentang Papua dengan harapan terciptanya pembangunan yang terarah, berkesinambungan, dan menyeluruh di Papua.

Kajian tersebut merupakan salah satu seri kajian Papua yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tujuan agar dapat menemukan solusi-solusi baru yang komprehensif demi keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke.