Lemhanas Mesti Kaji Indeks Demokrasi dan Pemilu 2024

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Mukhlis Basri, meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk mengkaji indeks demokrasi di Indonesia dan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Permintaan itu karena menilai pelaksanaan Pemilu 2024 sangat brutal dan ganas, bahkan menurutnya Pemilu 2024 paling parah selama ini. Dia khawatir pelaksanaan Pemilu 2024 yang brutal tersebut berdampak pada indeks demokrasi.

"Saya berharap Lemhannas bisa membuat kajian terhadap demokrasi Indonesia. Apakah masih demokrasi setelah pemilu? Atau ada potensi perpecahan jika dibiarkan seperti ini," ujar Mukhlis dalam rapat bersama Lemhannas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Dia menjabarkan, situasi demokrasi Indonesia terancam karena banyaknya money politics dan politik dinasti dalam Pemilu 2024 lalu. Sekarang, para pejabat, kata Mukhlis lebih mengandalkan uang dibanding visi dan misi.

Ironisnya, cara tersebut dianggap paling jitu karena terbukti di beberapa kasus, calon pejabat yang memberikan uang terpilih dibandingkan calon yang tidak memiliki dana untuk masyarakat.

"Perlu kajian apakah sistem pemilu seperti ini bisa dipertahankan atau harus diganti? Money politics ini kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga," ucap Politikus PDIP ini.

Di sisi lain, Mukhlis menyayangkan Lemhannas tidak berperan dalam Pemilu 2024 lalu. Lemhannas dianggap Mukhlis lebih banyak diam dan enggan bersuara menanggapi kejadian-kejadian yang berpotensi merusak demokrasi.

"Lemhannas sama sekali enggak ada berpendapat soal isu demokrasi saat ini. Padahal isinya jenderal bintang dua, bintang tiga, profesor. Sementara kampus, pengamat dan akademisi semua bersuara," papar dia.

Senada, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Andi Najmi Fuadi juga meminta Lemhannas membuat kajian evaluasi Pemilu 2024. Menurut dia, kajian tersebut bisa menjadi patokan atau pegangan untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

"Bagaimana pemilu serentak dalam potret kajian Lemhannas, evaluasinya seperti apa? Penyebab dan gambaran ke depannya bagaimana? Karena menurut kami ini pemilu paling brutal," ucap Andi.

Sementara itu, Plt Gubernur Lemhannas, Letjen TNI Eko Margiyono memastikan lembaga itu sudah membuat kajian terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Namun, kajian tersebut tidak bersifat publik dan hanya disampaikan pada pemerintah.

Terkait kajian demokrasi, Eko menyebut akan merangkul partai politik yang ada. Sebab, menurut dia, partai politik memegang peran penting untuk menjaga demokrasi di Tanah Air.

"Kami sebetulnya secara kelembagaan membuat janjian, tapi memang tidak secara publik, kami hanya sampaikan kajian tersebut berupa rekomendasi ke pemerintah," tutur Eko.