Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

22 Juli 2021|19:04 WIB

Legislator Sarankan Pemerintah Kaji Vaksin Sinovac

Kemapuhan minim. Banyak negara beralih ke produsen lain

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImagePenyuntikan vaksin Sinovac di Mataram, NTB. ANTARaFOTO/Ahmad Subaidi

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta pemerintah melakukan evaluasi secara serius terhadap efektifitas vaksin Sinovac dalam program vaksinasi covid-19. Menurut dia, pemerintah tidak perlu ragu mengganti vaksin Sinovac jika terbukti tidak efektif. 

"Pemerintah harus jujur melakukan evaluasi ini. Semua harus diungkap apa adanya. Jangan sampai uang yang ratusan triliun untuk vaksinasi tidak berdampak terhadap upaya penanggulangan covid-19," kata Mulyanto saat dikonfirmasi, Kamis (22/7).

Beberapa negara yang awalnya menggunakan vaksin Sinovac juga telah beralih ke merek lain. Misalnya, Malaysia dan Thailand yang akan menghentikan penggunaan Sinovac saat persediaan habis dan selanjutnya akan menggunakan merek lain.

Bahkan, pemerintah China, negara asal produsen Sinovac tidak menggunakan vaksin Sinovac. Pemerintah China lebih memilih memborong vaksin Pfizer buatan Amerika Serikat untuk vaksinasi rakyatnya.

Ia menambahkan, usulan evaluasi vaksin Sinovac ini wajar, lantaran fakta dari efikasi vaksin Sinovac menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hanya 51% dan hasil uji Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) 65%.

"Berarti kan masih ada jenis vaksin yang lebih tinggi efektivitasnya. Jadi wajar kalau kita minta pemerintah mengganti vaksin Sinovac ini dengan jenis vaksin yang efikasinya lebih tinggi," imbuh Mulyanto.

Mulyanto menyarankan, pemerintah lebih baik mempercepat produksi vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman. 

Namun, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana yang cukup untuk percepatan riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga masih perlu memperbanyak titik vaksinasi secara massif. Bahkan, menurutnya perlu dilibatkan layanan kesehatan sektor kecil seperti puskesmas, posyandu, kelurahan dan kantor RW, agar makin mudah dan banyak masyarakat yang terlayani. 

"Negara jangan kalah dengan kepentingan mafia impor vaksin. Negara harus berani bersikap dalam kondisi krisis ini. Yang kita pertaruhkan bukan semata soal anggaran yang besar tapi nasib rakyat Indonesia," tandas Mulyanto.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER