Legislator Nilai Proyek KCJB Kacau Sejak Perencanaan

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, menyoroti polemik pada pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek ini menurut dia tidak melalui perencanaan yang baik.

Ia menyebut, proyek KCJB ini awalnya tidak ditangani yang ahli di bidang perkeretaapian. Hal itu terlihat dari pembagian saham, di mana PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nasional VIII memiliki saham lebih besar dibanding PT KAI.

"Walaupun saat ini PT KAI sudah jadi pimpinan konsorsium, tapi sejak awal perencanaan proyek KCJB kacau. Karena yang bertanggung jawab tidak sesuai bidangnya," ujar Suryadi saat dikonfirmasi, Sabtu (5/8).

Ia menjelaskan, komunikasi dalam internal Kementerian BUMN juga tidak berjalan baik. Menteri BUMN dan Wakil Menterinya memiliki pandangan berbeda terkait pembangunan akses jalan tol dan jalan utama pada setiap stasiun KCJB.

Imbasnya, sampai saat ini stasiun KCJB belum dilengkapi akses ke jalan tol dan jalan utama, terutama pada Stasiun Karawang. Pembangunan akses jalan itu rencananya rampung pada akhir tahun 2023 ini.

Otomatis, pembangunan akses jalan tersebut menjadi lamban, tidak sinkron dengan operasional KCJB yang dijadwalkan akan diresmikan Agustus 2023.

“Kita menyayangkan lemahnya koordinasi di dalam Kementerian BUMN sehingga antara Menteri dan Wakil Menteri tidak sama persepsinya,” jelas Anggota DPR RI dari Dapil NTB ini.

Politisi PKS ini menambahkan, kekacauan pelaksanaan proyek ini diduga telah menyebabkan pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dollar AS atau setara dengan sekitar Rp18 triliun.

Penyebabnya, kata Suryadi, antara lain adalah studi kelayakan proyek belum mencantumkan penjadwalan akuisisi lahan, sehingga penyelesaian proyek sulit diprediksi.

Adapun biaya pembebasan lahan yang hanya memperkirakan panjang trase dan harga petak tanah yang berada di lintasan membuat luas lahan yang dibebaskan lebih besar dari rencana.

"Belum lagi banjir yang melanda beberapa lokasi di sepanjang jalur proyek, membuat sistem drainase harus ditata ulang, dan lain-lain," ucap Suryadi yang akrab disapa SJP ini.

Oleh karena itu, dengan banyaknya masalah yang terjadi pada proyek KCJB ini, pihaknya meminta agar pemerintah berhenti membuat kegaduhan dan saling menyalahkan.

Sebaiknya, lanjut dia, pemerintah fokus pada solusi operasional KCJB yang akan diresmikan pada bulan Agustus ini. Pemerintah mesti mengantisipasi segala hal agar keselamatan dan kelancaran perjalanan penumpang terjamin. 

"Jangan sampai ada pembangunan yang tertinggal lagi," tandas SJP.

Diketahui, proyek pembangunan KCJB menjadi polemik setelah Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo blak-blakan menyebut pembangunan KCJB melupakan akses jalan ke jalan utama dan jalan tol.

Selain soal KCJB, Tiko juga mengungkapkan gagalnya pembangunan LRT Jabodebek. Ia mengungkapkan longspan (rel lengkung) LRT Jabodebek dari Gatot Subroto menuju ke Kuningan salah desain.