30 Mei 2024
19:51 WIB
Legislator Heran Starlink Dapat Keistimewaan Dari Pemerintah
Anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty menilai pemerintah harus bersikap adil dan konsisten terhadap semua perusahaan telekomunikasi dan internet, termasuk Starlink
Penulis: Gisesya Ranggawari
Editor: Nofanolo Zagoto
Foto ilustrasi internet satelit Starlink. Shuttertock/Hadrian
JAKARTA - Komisi VI DPR RI mendesak internet satelit Starlink untuk memenuhi syarat dan aturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut demi mencapai keadilan bagi seluruh perusahaan telekomunikasi dan internet yang ada di Tanah Air.
Anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty menilai pemerintah harus bersikap adil dan konsisten terhadap semua perusahaan telekomunikasi dan internet, termasuk Starlink. Sebab, internet satelit milik Elon Musk itu hanya berdagang, bukan berinvestasi.
"Saya bingung kenapa Starlink mendapat privilege dari pemerintah tanpa memenuhi syarat dan aturan yang berlaku di Indonesia. Harus adil dong," ujar Evita dalam rapat bersama Direksi PT. Telkom di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
Ia menilai semestinya Starlink tetap memenuhi berbagai kewajiban yang sama seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban pendirian badan usaha yang berkedudukan di Indonesia sampai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Lalu, ada pula aspek potensi interferensi, penerapan kebijakan perpajakan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kewajiban pemenuhan Quality of Service (QoS), hingga aspek perlindungan dan keamanan data, serta aspek kedaulatan bangsa.
Pemerintah, lanjut dia, jangan hanya melihat hadirnya Starlink dari aspek bisnis dan ekonomi semata. Namun, perlu diprioritaskan juga keamanan nasional dan nasib perusahaan Tanah Air.
"Agar berkeadilan mestinya Starlink juga bisa memenuhi syarat dan aturan yang berlaku di Indonesia," tegas Evita.
Evita menambahkan, perusahaan telekomunikasi dan internet BUMN, seperti Telkom wajar apabila turut meminta pemerintah bersikap adil. Lantaran, jika Starlink diberi kemudahan, nantinya akan berdampak buruk bagi perusahaan BUMN itu sendiri.
"Kalau Starlink bisa menyediakan layanan internet di bawah Rp100 ribu, usia Telkomsel mungkin cuma lima tahun lagi," cetus Politikus PDIP ini.
Komisaris Telkomsat, Bogi Witjaksono meminta pemerintah hadir untuk mengatur layanan internet satelit seperti Starlink. Lantaran pihak Telkomsat tidak bisa membendungnya kalau satelit Low Earth Orbit (LEO) seperti Starlink, dalam waktu dekat akan makin banyak bermunculan di Indonesia.
"Satelit LEO ini tidak hanya Starlink tetapi dalam waktu dekat banyak sekali LEO masuk ke negara kita. Dalam konteks ke pelanggan memang seperti disampaikan beberapa kali ini, perlu negara hadir," tutur Bogi.