Selamat

Sabtu, 23 Oktober 2021

30 April 2021|18:53 WIB

Legislator Harap Ada Perpres Libatkan TNI Tangani OPM

Tindakan pemerintah sebelumnya tak efektif. Melibatkan TNI agar teror OPM sirna

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageGabungan TNI-Polri dalam Satgas Nemangkawi di Papua untuk berantas KKB. Antara

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyambut baik keputusan pemerintah mengubah status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua menjadi organisasi teroris. Ia meyakini, keputusan ini untuk upaya lebih dalam penumpasan KKB.

Maka, ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memaksimalkan peran TNI dalam pemberantasan teroris.

"Untuk menunjang keberhasilan, pemerintah harus segera mengeluarkan Perpres melibatkan TNI dalam pemberantasan teroris. Jangan sampai kedodoran di lapangan," urai Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/4).

Ia menambahkan, Perpres ini juga bisa menjadi aturan baru agar pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan separatis di Papua benar-benar terstruktur dan terkendali dengan baik. Karena, teroris di Papua sudah memiliki organisasi yang cukup kuat, terstruktur serta mendapat dukungan dari sebagian masyarakat.

Menurut dia, Komando Pengendalian (Kodal) penumpasan teroris di Papua juga harus jelas dan disebutkan dalam Perpres nanti. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab, dan sistem koordinasinya seperti apa.

"Serta yang terpenting, targetnya pun harus terukur dengan baik dan tetap memerhatikan Hak Asasi Manusia (HAM)," imbuh Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ke depannya, ia berharap sebutan teroris untuk OPM bisa membuat penumpasan kelompok ini bisa selesai. Karena, sebelumnya, saat status kelompok separatis ini diturunkan dari OPM menjadi KKB, ternyata upaya menghapus aksi mereka juga tidak efektif.

Justru sejauh pengamatan dia, setelah dinyatakan sebagai KKB, korban dari TNI/Polri lebih banyak. Bahkan terbukti bahwa dalam status KKB itulah senjata OPM makin bertambah dan pengikutnya pun semakin banyak. 

"KKB di Papua memang harus disebut teroris, agar penanganannya lebih komprehensif. Karena ketika status kelompok itu diturunkan dari OPM menjadi KKB, ternyata tidak mendapat tindakan yang efektif. Jadi saya tegaskan, ini jangan terulang lagi setelah menjadi status teroris,” tandas dia.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER