Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

21 Juli 2021|21:00 WIB

Lambat, Vaksin Covid-19 Bagi Napi Dan Tahanan

Belum sampai 25% dari total penghuni lapas dan rutan

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageIlustrasi vaksin covid-19. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM mencatat proses vaksinasi narapidana dan tahanan masih rendah. Dari total penghuni rutan dan lapas di seluruh Indonesia sebanyak 271 ribu orang, baru sekitar 38 ribu yang diberi vaksin.

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham, Muji Raharjo Drajat Santoso berharap, ke depan angka vaksinasi penghuni lapas dan rutan bisa terus meningkat.

"Ada kendala di vaksinasi. Per hari ini, warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang divaksin baru 38 ribu WBP. Mudah-mudahan ke depan ada peningkatan," kata Muji dalam diskusi daring, Rabu (21/7).

Muji sampaikan, Ditjepas terus berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk dinas kesehatan (Dinkes) yang ada di seluruh Indonesia terkait peningkatan vaksin bagi WBP. Sebab, hingga saat ini vaksinasi hanya diberikan pada WBP yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Dia mengaku, koordinasi dengan Dinkes yaitu untuk diisyaratkan terdapat regulasi ihwal vaksinasi bagi WBP. Muji menegaskan, data yang ada di pemasyarakatan merupakan data yang paling benar. 

Dengan begitu, WBP yang tidak memiliki NIK tetap bisa mendapatkan haknya untuk divaksin. "WBP yang divaksin saat ini hanya yang punya NIK. Itu yang menjadi persoalan lambatnya vaksinasi WBP di dalam lapas atau rutan. Meski begitu, di beberapa daerah tetap bisa dilakukan vaksin bagi WBP yang tidak memiliki NIK," jelas dia.

Menurut dia, napi dan tahanan wajib diberikan vaksin. Karena salah satu manfaat vaksinasi ialah untuk meningkatkan imunitas WBP itu sendiri. Selain itu, vaksinasi berguna untuk mencegah penularan di tengah-tengah masyarakat.

"Apabila WBP nantinya bebas, tidak menularkan kepada masyarakat," tegas dia.

Berdasarkan data per Februari 2021 ada 4.343 WBP terpapar covid-19. Untuk mencegah bertambahnya WBP terpapar covid-19, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati menyarankan, agar pemerintah menerbitkan kebijakan untuk vaksinasi langsung dan segera bagi seluruh WBP.

"Termasuk penghuni lapan dan rutan selain di bawah Kemenkumham," kata Maidina.

Selain itu, dia juga meminta agar Kemenkumham menerbitkan kebijakan penghentian penahanan dalam lembaga bagi Kepolisian dan Kejaksaan, dengan memaksimalkan bentuk lain, seperti penangguhan penahanan dengan jaminan, tahanan rumah, tahanan kota, serta melanjutkan kebijakan asimilasi di rumah untuk WBP.

Selanjutnya, kata Maidina, Kemenkumham harus menerbitkan kebijakan pengeluaran WBP berbasis kerentanan untuk WBP lansia, perempuan dengan anak atau beban pengasuhan, dengan riwayat penyakit bawaan dan pecandu narkotika.

Terakhir, Kemenkumham harus enerbitkan kebijakan untuk Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dengan memaksimalkan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan.

"Misalnya pidana percobaan dengan syarat umum dan syarat khusus ganti kerugian, pidana denda, rehabilitasi rawat jalan untuk pengguna narkotika," pungkas dia.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA