KSAD: Prajurit TNI AD Tak Berani Lagi Jadi Beking Tambang Ilegal

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan prajurit TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Dia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Kami sulit juga, lah. Di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kami begitu-begitu, masuk video kami takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi. Kami sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya dikutip Selasa (23/1).

“Kalau kami bermain-main dengan tambang begitu, menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambungnya.

Pernyataan Maruli ini merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD di debat Cawapres, Minggu (21/1) yang menyebut, ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli.

Dia menyebutkan pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak pihak, sehingga mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Dipersilakan Melapor
Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, dia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit TNI yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya, kan, dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut, Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu, tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut yang kami dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan, mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya. 

Mahfud mengatakan, hal itu ketika merespons Cawapres RI Gibran Rakabuming Raka soal solusinya memberantas masalah sumber daya alam (SDA) dan energi.

"KPK seminggu lalu mengatakan, pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu dibeking oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," kata Mahfud.

Mahfud lantas mengungkapkan saat ini tercatat 2.500 tambang ilegal dan deforestasi mencapai 12,5 juta hektare hutan dalam 10 tahun terakhir. "Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan, dan 23 kali luasnya Pulau Madura, tempat saya tinggal, ini deforestasi dalam waktu 10 tahun," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Mahfud menegaskan, solusi untuk hal ini adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango sendiri dalam acara Penguatan Antikorupsi Korupsi untuk Penyelenggaraan Negara (PAKU Integritas), Rabu (17/1), mengungkap, ada oknum yang menjadi beking korupsi di sektor eksplorasi sumber daya alam.

"Kami temui oknum-oknum sebagai beking di sektor pengelolaan sumber daya alam, seperti pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan. Oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek masih kerap diadukan masyarakat," kata Nawawi.