KPU Diminta Waspadai Serangan Hacker Bjorka

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mewaspadai serangan hacker Bjorka pada saat Pemilu 2024 nanti. Dia menilai, Bjorka telah berhasil membocorkan beberapa data negara, termasuk 105 juta data KPU pada beberapa waktu lalu.

“Hacker Bjorka hanya satu orang bisa mengacak-acak (keamanan data) harus diwaspadai,” kata Mardani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (12/9).

Hacker Bjorka diduga telah membocorkan beberapa data negara dalam satu bulan terakhir. Misalnya data KPU, data pelanggan IndiHome dan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM. Bahkan, Bjorka sempat membocorkan data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate.

Atas serangkaian serangan siber tersebut menurut Mardani menjadi penting untuk menjaga keamanan data Pemilu 2024 nanti, terutama data-data pribadi masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi potensi kebocoran data.

“Hacker-hacker yang kemarin jual data itu sangat mengancam proses kerja keras yang dilakukan partai-partai dalam melakukan recruitment,” imbuh Ketua DPP PKS ini.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus juga khawatir terhadap adanya dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU oleh Hacker Bjorka. Menurutnya, menjelang Pemilu 2024 nanti hal ini perlu diantisipasi dengan baik.

Terlebih data-data pemilih yang diduga bocor ini berisi informasi penting dan sensitif, seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas.

"Tentu kita merasa prihatin bagaimana data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga kerap bisa bocor di dunia maya," kata Guspardi.

Untuk itu, Guspardi meminta KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk melakukan investigasi dugaan kebocoran data pemilih. Dia menyarankan KPU berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil tiap-tiap daerah dan bekerja sama dengan Siber Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Jangan sampai data pemilih yang bocor ini menjadi hal yang kontraproduktif pada penyelenggaraan Pemilu 2024," ujarnya.

Lebih lanjut, Guspardi menilai serangkaian kasus kebocoran data yang terjadi dalam satu bulan ini menandakan lemahnya keamanan siber di Tanah Air. Bahkan ia menyebut kondisi ini sebagai darurat kebocoran data pribadi.

"Kebocoran data di Indonesia tidak saja mengkhawatirkan, tetapi sudah masuk dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi. Pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mencegah kebocoran data terjadi lagi," papar dia.

Sebelumnya diberitakan adanya dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU oleh anggota forum Breached, Bjorka. Mereka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.

Data tersebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres. Bahkan, untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data secara gratis.