Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

HUKUM

04 Mei 2021|19:18 WIB

KPK Tetapkan Dua Pejabat Ditjen Pajak Sebagai Tersangka

KPK telah memeriksa 30 saksi

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageIlustrasi KPK. ANTARA FOTO

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan periode 2016-2017. 

Ketua KPK, Firli Bahuri menjelaskan, dua tersangka dari Ditjen Pajak tersebut yakni APA (Angin Prayitno Aji) selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak periode 2016-2019 dan DR (Dadan Ramdani) selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak. 

Penetapan tersebut diumumkan setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup. "KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada Februari 2021," kata Firli dalam konferensi pers yang disaksikan secara daring, Selasa (4/5).

Selain dua pejabat di Ditjen Pajak, KPK juga menetapkan RAR (Ryan Ahmad Ronas), AIM (Aulia Imran Maghribi), dan AS (Agus Susetyo). Mereka bertiga berprofesi sebagai konsultan pajak. KPK juga menetapkan VL (Veronika Lindawati) selaku kuasa wajib pajak.

Selanjutnya, tim penyidik akan melakukan penahanan tersangka APA untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2021 hingga 23 Mei 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Namun, sebagai salah satu upaya antisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka APA akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 Gedung ACLC.

"Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi," kata dia.

3 Wajib Pajak
Firli menjelaskan, APA bersama-sama dengan DR diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. 

"Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku," jelas Firli.

APA bersama DR diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu PT GMP (Gunung Madu Plantations) untuk tahun pajak 2016, PT BPI Tbk (Bank PAN Indonesia) untuk tahun pajak 2016, dan PT JB (Jhonlin Baratama) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk 3 wajib pajak dimaksud, APA bersama-sama dengan DR diduga telah menerima sejumlah uang. Pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15 miliar diserahkan oleh RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP.

Pertengahan tahun 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp25 miliar. Kurun waktu bulan Juli-September 2019 sebesar total 3 juta dolar Singapura yang diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB.

APA dan DR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan RAR, AIM, VL dan AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

KPK memperingatkan semua pihak, baik kepada wajib pajak, pemeriksa pajak, dan pejabat di lingkungan Ditjen Pajak, agar melakukan hak dan kewajibannya dengan integritas. Dengan kata lain, bukan dengan menjanjikan atau memberi dan menerima suap.

Firli mengingatkan, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama yang digunakan untuk pembangunan negara. Tentunya akan sangat merugikan bangsa dan negara jika penerimaan pajak direkayasa untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu.

KPK meminta seluruh wajib pajak dan pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan upaya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi penyidikan. "Seluruh upaya menghalangi penyidikan, memiliki dampak hukum, dan KPK akan menindak tegas pelakunya," tutup Firli.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER