Selamat

Selasa, 21 September 2021

14 September 2021|14:29 WIB

KPK Harap Kritik Berdasarkan Data

Agar tak membingungkan masyarakat

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageKantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta. ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyilakan siapapun untuk menilai kinerja lembaga itu. KPK berharap penilaian itu harus berdasarkan data dan informasi yang valid. 

"Agar ketika disampaikan ke publik tidak menimbulkan mispersepsi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bagian Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (14/9). 

Pernyataan Ali untuk menanggapi pandangan pihak-pihak tertentu yang memberikan rapor kinerja buruk pada KPK. 

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasnya kepada publik, kata Ali, KPK telah menyampaikan kinerjanya selama semester pertama 2021 secara terbuka. Mulai dari pelaksanaan fungsi pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi. 

Pada pelaksanaan fungsi penindakan, selama semester pertama 2021, KPK telah melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan, dan 35 eksekusi. Dari 35 sprindik tersebut, KPK telah menetapkan 50 orang tersangka. Dengan total asset recovery sebesar Rp171,23 miliar. 

Selain itu, KPK melalui kegiatan koordinasi dan supervisi bersama pemerintah daerah juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp22,27 triliun.

Pada fungsi pencegahan, dalam mendukung percepatan penanganan pandemi covid-19, KPK turut aktif memberi masukan penyusunan formulasi kebijakan diantaranya pemberian bantuan sosial, Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), bantuan subsidi upah, subsidi listrik, serta Kartu Prakerja.

Selain itu, KPK juga proaktif memastikan program-program di sektor kesehatan seperti klaim RS yang menangani pasien covid-19, insentif tenaga kesehatan, serta vaksinasi pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Rekomendasi KPK untuk menggabungkan tiga basis data, yaitu data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Ditjen PFM Kemensos, data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Ditjen Linmas Kemensos, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatin-Sekjen Kemensos, berhasil menghapus 52,5 juta data ganda maupun tidak aktif. 

Dengan demikian, bila diasumsikan penerima memperoleh bantuan per-penerima sebesar Rp200 ribu per bulan, atau Rp10,5 triliun per bulan, maka penyelamatan keuangan negaranya sebesar Rp126 triliun per tahun. 

Sejak awal lembaga ini berdiri hingga hari ini, lanjut Ali, pelaksanaan tugas-tugas di KPK dilakukan secara tim dan terus mengintegrasikan upaya pencegahan, pendidikan anti korupsi dan penindakan. Dengan begitu, stabilitas dan kontinuitas kinerja KPK tetap dapat terjaga dalam berbagai situasi, kondisi, dan tantangannya. 

KPK mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan pada upaya-upaya pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi tidak hanya soal memberi efek jera bagi para pelaku, tapi juga bagaimana mengoptimalkan pemulihan dan pencegahan kerugian keuangan negara.

"Serta penanaman nilai-nilai antikorupsi untuk investasi jangka panjang generasi penerus kita," tegas Ali.

Diberitakan sebelumnya ICW menilai kinerja KPK sepanjang semester I tahun 2021 buruk. Dari total target penindakan, KPK hanya mampu realisasikan 22%.

Peneliti ICW, Lalola Easter menyampaikan, KPK memasang target penanganan kasus korupsi pada semester I sebanyak 60 kasus. Hal itu membawa KPK masuk dalam penilaian di kategori D atau buruk.

"Dapat disimpulkan kinerja KPK pada periode Januari-Juni 2021 buruk,” kata Lalola Easter dalam konferensi pers yang disiarkan di channel YouTube Sahabat ICW, Minggu (12/9). 

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA