Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

12 Oktober 2021|13:12 WIB

KPK Geledah Beberapa Tempat Di Banjarnegara

Penggeledahan sejak Sabtu. Menambah bukti penyidikan

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageTim KPK saat geledah di satu tempat. ANTARAFOTO/Idhad Zakaria

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga tempat berbeda di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Senin (11/10). Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017–2018 dan penerimaan gratifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bagian Penindakan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, tiga lokasi tersebut ialah Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjarnegara dan ruang unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ). Kemudian rumah kediaman dari pihak terkait di Kelurahan Parakancanggah, Kabupaten Banjarnegara. 

"Dari seluruh tempat dan lokasi tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti di antaranya dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara," papar Ali dalam keterangan tertulis pada media, Selasa (12/10).

Selanjutnya, sambung Ali, bukti-bukti tersebut akan dianalisis mendalam oleh penyidik. "Lalu segera dilakukan penyitaan untuk menjadi bagian kelengkapan berkas perkara tersangka BS (Budhi Sarwono) dkk," jelas dia.

Sebelumnya, Sabtu (9/10) tim penyidik juga telah menggeledah empat lokasi berbeda. Dari mulai rumah kediaman pihak terkait dengan perkara, di Temanggungan Kalipelus, Bandingan Rakit, Desa Parakananggah dan Desa Twelagiri. 

Penyidik KPK menetapkan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono sebagai tersangka dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur. Budhi diduga turut serta dalam pemborongan atau pengerjaan proyek baik langsung maupun tidak langsung di Pemkab Banjarnegara. Budhi dijerat bersama pihak swasta Kedy Afandi selaku orang kepercayaan Budhi.

Kasus ini bermula pada 2017, saat Budhi dilantik menjadi Bupati Banjarnegara. Saat itu Budhi memerintahkan Kedy yang merupakan tim suksesnya untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Pada pertemuan tersebut, sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20% dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan dirumah kediaman pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Secara langsung Budhi menyampaikan akan menaikkan HPS senilai 20% dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10% untuk Budhi sebagai komitmen fee dan 10% sebagai keuntungan rekanan.

Budhi juga berperan aktif ikut memantau langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo (BM).

Penerimaan komitmen fee senilai 10% oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Diduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA