Selamat

Selasa, 21 September 2021

14 September 2021|21:00 WIB

KPK Bantu Salurkan Pegawai Ke BUMN

Novel dan kawan-kawan menilai cara itu tak pantas dilakukan KPK

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageRuang lobi KPK. Googlemaps

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H Harefa mengklarifikasi isu soal penyaluran kerja bagi pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) ke institusi lain atau badan usaha milik negara (BUMN).

Dia menjelaskan, KPK berupa membantu pegawai yang tak lulus TWK tersebut untuk disalurkan ke BUMN. Lembaga antikorupsi akan membantu pegawai untuk disalurkan bekerja di tempat lain sesuai dengan pengalaman kerja dan kompetensi yang dimilikinya. 

"KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada institusi lain di luar KPK," kata Cahya kepada wartawan, Selasa (14/9) malam.

Di sisi lain, tidak sedikit institusi yang membutuhkan spesifikasi pegawai sesuai yang dimiliki insan KPK. Oleh karenanya, penyaluran kerja ini bisa menjadi solusi sekaligus kerja sama mutualisme yang positif. 

Kata Cahya, penyaluran kerja bagi pegawai KPK tersebut sebetulnya juga sesuai dengan program KPK yang telah lama dicanangkan. Yaitu, untuk menempatkan insan KPK sebagai agen-agen antikorupsi di berbagai instansi dan lembaga. 

Selanjutnya, untuk dapat bekerja di instansi tujuan, sepenuhnya akan mengikuti mekanisme dan standar rekrutmen yang ditetapkan oleh instansi tersebut. Salah satu pegawai yang telah menyampaikan surat permohonan untuk disalurkan ke institusi lain menyatakan, keinginan terbesarnya adalah menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di tempat lain di luar KPK. 

"Kami berharap niat baik lembaga ini bisa dimaknai secara positif, karena penyaluran kerja ini tentu memberikan manfaat langsung bagi pegawai yang bersangkutan, institusi kerja yang baru, juga bagi KPK sendiri untuk memperluas dan memperkuat simpul antikorupsi di berbagai institusi," beber Cahya. 

Adapun, 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui TWK akan diberhentikan pada 1 November 2021.

Pegawai KPK nonaktif, Novel Baswedan, menilai cara KPK yang meminta sejumlah pegawai mengundurkan diri dan bergabung dengan BUMN merupakan bentuk penghinaan. Ia berujar beberapa rekannya sudah mendapat perlakuan tersebut.

Beberapa rekannya yang tak lulus TWK dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat. Yaitu, permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN.

"Bagi kami itu adalah suatu penghinaan," ujar Novel melalui keterangan tertulis.

Novel menegaskan, pihaknya berada di KPK bukan hanya sekadar mencari uang, melainkan berjuang memberantas korupsi. Ia menambahkan, langkah KPK dimaksud semakin menunjukkan upaya sistematis untuk membunuh pemberantasan korupsi.

"Hal ini semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantas korupsi," tegas dia.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA