KPI Didesak Revisi Pedoman Penyiaran Keagamaan

JAKARTA - Ketua Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal), Jawa Barat, KH. Ubaidillah, menuntut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merevisi pedoman penyiaran keagamaan buntut dugaan tayangan Trans7 yang melecehkan pondok pesantren (ponpes).

Menurutnya, regulasi penyiaran yang menyangkut pesantren, ulama dan simbol keagamaan mesti diatur ulang agar ada perlindungan khusus terhadap unsur-unsur tersebut, termasuk lembaga pendidikan Islam seperti ponpes.

"Revisi pedoman penyiaran keagamaan ini nantinya juga harus melibatkan unsur pesantren," ujar Ubaidillah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).

Dengan begitu, harapannya unsur media bisa meningkatkan literasi keagamaan bagi kru redaksi dan produksi agar menghindari bias dan distorsi salah pemahaman terhadap dunia ponpes.

"Misalnya, menghormati guru bukan berarti perbudakan, itu yang mesti dimengerti dunia pers," tegas dia.

Ubaidillah juga mendesak KPI untuk memeriksa secara resmi Trans7 terkait tayangan Xpose Uncensored yang diduga menghina kegiatan ponpes. KPI pun diminta investigasi menyeluruh terhadap proses produksi program Xpose Uncensored.

"Termasuk naskah, riset lapangan serta proses editing yang berpotensi mengandung pelecehan terhadap lembaga keagamaan pesantren," bebernya.

Lebih lanjut, Ubaidillah meminta KPI memberikan sanksi tegas kepada Trans7 atas tayangan Xpose Uncensored tersebut. Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, baik oleh Trans7 maupun media lain.

"KPI perlu memberikan sanksi tegas terhadap Trans7 karena melanggar norma dan etika pedoman penyiaran," tuturnya.

Rencananya, sebagai bentuk tindak lanjut dari protes yang dilayangkan, Himasal akan menggeruduk kantor rumah produksi Sandika di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, untuk meminta pertanggungjawaban dan permohonan maaf.

Usul Cabut Hak Siar
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief mengusulkan agar KPI mencabut hak siar Trans7 buntut dugaan pelecehan terhadap ponpes dalam tayangan Xpose Uncensored 13 Oktober 2025.

Pasalnya, tayangan tersebut telah memberikan efek negatif terhadap dunia pesantren. Ia menyebut jika program Xpose Uncensored hanya dihentikan, tidak dibanding dengan rasa sakit dan kerugian para santri dan kyai.

"Maka mungkin kami usulkan KPI bisa membuat semacam catatan, agar selanjutnya bisa memberikan rekomendasi ke Kementerian Komdigi agar dicabut hak siarnya, ini sanksi maksimal," ujar Syarief di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).

Ia menjelaskan, sejatinya Trans7 tidak sekali melakukan dugaan penghinaan terhadap ponpes. Dalam catatan dia di tahun 2015, televisi milik Chairul Tandjung itu pun pernah menayangkan tayangan kontroversial dan sudah diingatkan KPI.

"Jelas ini melanggar UU, saya tidak yakin Trans7 tidak punya tim untuk memverifikasi dan seleksi materi yang akan ditayangkan. Ini jelas super sensitif. Ada puluhan juta yang tersinggung, bukan hanya santri tapo mantan santri juga," beber dia.

Menurut Syarief, Trans7 hanya menayangkan tayangan yang dilihat dari luar pesantren tanpa memahami secara utuh sosiologi pesantren yang berbeda. Ia pun menegaskan tidak ada kyai yang meminta amplop ataupun digaji.

"Bola ada di KPI, sampai sejauh mana KPI mampu memahami dan merenungkan usulan yang disampaikan," tutur dia.

Direktur Utama Trans7, Atiek Nur Wahyuni mengatakan, pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi dan telah memutus kerja sama dengan rumah produksi terkait, dalam hal ini Sandika PH.

"Karena tayangan Xpose Uncensored ini diproduksi oleh rumah produksi yang bukan in-house Trans7," ungkap Atiek.

Ia pun menerangkan Trans7 telah menghentikan program Xpose Uncensored dari seluruh saluran penyiaran, televisi, media sosial sampai platform media resmi Trans7 lainnya.

"Kami juga akan menghentikan program Xpose Uncensored untuk seterusnya," beber Atiek.

Atiek memastikan setelah adanya kasus ini, Trans7 akan memperketat aturan dalam internal Trans7 dan meningkatkan quality control agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

"Sekali lagi, ini bukan hal yang disengaja karena rumah produksi mengirimkan tayangkan tersebut waktunya sangat mepet, tapi ini bukan alasan. Ke depannya kami akan melakukan kontrol yang lebih baik lagi," tutur dia.