KPAI Datangi SDN Tak Naikkan Siswa Karena Agama | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

25 November 2021|12:11 WIB

KPAI Datangi SDN Tak Naikkan Siswa Karena Agama

KPAI nilai sekolah halangi dan persulit tiga siswa untuk dapat hak pendidikan dasar

Penulis: Oktarina Paramitha Sandy,

Editor: Leo Wisnu Susapto

KPAI Datangi SDN Tak Naikkan Siswa Karena AgamaIlustrasi pendidikan. disdik.slemankab.go.id

JAKARTA – Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listyarti mengungkapkan, lembaga itu bersama pemerintah telah mendatangi SDN 051 Tarakan, Kalimantan Utara, untuk mengumpulkan informasi terkait kasus tiga anak SD yang tidak naik kelas akibat kepercayaan yang dianut.

“Kami sudah melakukan pemantauan langsung bersama dengan Inspektorat Kemendikbudristek sejak 22 November lalu sampai 26 November ini,” ungkap Retno kepada Validnews, Kamis (25/11).

Retno mengatakan pihaknya dan perwakilan dari Kemendikbudristek telah menemui sejumlah pihak terkait dengan kasus ini. Mulai dari orang tua pengadu dan anak-anaknya, pihak SDN 051 Tarakan, Dinas Pendidikan kota Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan, dan LPMP Kalimantan Utara.

Dari pertemuan tersebut pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SDN 051 Tarakan terhadap ketiga anak tersebut. Menurut dia, sekolah telah menghalangi ketiga anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama mereka. Seharusnya, undang-undang yang ada telah menetapkan hal tersebut sebagai hak dasar dari para peserta didik.

Selain itu, pihak sekolah juga dinilai mempersulit ketiga anak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Dia juga menilai sekolah tidak memberikan toleransi atas pelaksanaan keyakinan agama ketiga anak tersebut di lingkungan pendidikan. Bahkan, dalam undang-undang yang ada telah menetapkan tanggung jawab negara untuk memberikan akses seluas-luasnya atas pendidikan, dan pihak manapun tidak boleh mempersulitnya dengan alasan apapun.

“Sekolah seharusnya bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kasus ini termasuk kondisi mental dan motovasi belajar ketiga anak tersebut,” tegas Retno.

Retno menilai, adanya kasus seperti ini dapat menghambat tumbuh kembang ketiga anak tersebut. Padahal, hak tumbuh dan kembang anak menjadi salah satu hak fundamental yang telah dijamin hukum dan harus diimplementasikan pada program pendidikan yang berkelanjutan, bukan justru mengulangnya terus selama tiga tahun.

“Sejauh ini kami melihat tidak ada alasan yang mendesak untuk membuat ketiga anak itu tidak naik kelas selama 3 tahun,” kata Retno.  

Retno menambahkan, saat ini pemerintah Kota Tarakan sedang mengupayakan kenaikan kelas bagi 3 siswa tersebut dengan beberapa persyaratan dan pemenuhan aturan yang berlaku. Pihaknya pun akan terus memantau penyelesaian kasus ini dan berupaya agar ketiga anak tersebut mendapatkan hak-haknya terkait dengan pendidikan.

Sebelumnya KPAI telah menerima aduan orang tua dari tiga siswa asal SDN 051 Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam aduan tersebut, orang tua siswa mengungkapkan bahwa ketiga anak tersebut tidak dinaikkan kelas selama tiga tahun karena permasalahan kepercayaan yang mereka anut.

Ketiga anak tersebut merupakan kakak beradik yang menganut kepercayaan Saksi Yehuwa. Akibat kepercayaan yang mereka anut, mereka tidak naik kelas selama tiga tahun berturut-turut.

Karena perlakuan sekolah, kondisi psikologis ketiga anak tersebut sangat terpukul. Bahkan mereka sudah mulai kehilangan semangat belajar karena malu dengan teman-teman mereka.

Retno mengatakan, permasalahan mereka tidak naik kelas bukan karena mereka tidak cerdas secara akademik. Tetapi karena adanya perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah atas kepercayaan yang mereka anut.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER