Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

22 Juli 2021|13:56 WIB

Korps Adhyaksa Diajak Kurangi Penyebaran Covid-19

Minimalkan penahanan di penjara. Alternatif penahanan digunakan

Penulis: James Fernando,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageLogo Korps Adhyaksa. Ist

JAKARTA – Kejaksaan Agung diminta untuk mengoptimalkan penggunaan alternatif non-pemenjaraan saat menangani berbagai perkara. Hal ini mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang kian padat dan kini rawan menjadi tempat penularan covid-19. 

Saran itu disampaikan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), memperingati Hari Kejaksaan atau Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-61, melalui rilis, Kamis (22/7).

Peneliti ICJR, Iftitahsari menyampaikan, dalam penanganan perkara, jaksa bisa memaksimalkan penangguhan penahanan. Lalu, memaksimalkan alternatif penahanan tersangka/terdakwa.  

Jaksa ditantang agar berani menghentikan praktik umum yang memudahkan penahanan tersangka/terdakwa dalam rutan maupun tempat penahanan lain seperti kantor kepolisian, kantor kejaksaan.    

Yakni, bisa menerapkan pilihan lain soal penahanan non-rutan dan lapas dengan mengacu Pasal 22 KUHAP. Di antaranya, menjadikan tersangka/terdakwa tahanan kota atau tahanan rumah.  

Tak hanya itu saja, Korps Adhyaksa bisa mengacu pada Pasal 31 KUHAP yakni memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan. 

Baik jaminan orang maupun jaminan uang. Diyakini, dengan mekanisme ini, jaksa bisa berkontribusi signifikan mengatasi masalah overcrowding di rutan dan lapas.

Berdasarkan data yang diperoleh ICJR, pada periode Februari 2020 level overcrowding rutan dan lapas berada pada angka 98%. Sedangkan pada Juni 2021 level overcrowding telah menyentuh angka 100%. Jumlah penghuni mencapai 271.992 orang. Sementara, kapasitas hanya 135.981 orang.  

“Jadi, jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis) dalam kasus pidana mempunyai kewenangan untuk menuntut jenis hukuman yang tidak selalu dalam bentuk pemenjaraan,” urai Iftitahsari.

Oleh karena itu, Iftitahsari menambahkan, saat menuntut jaksa bisa menggunakan Pasal 14 huruf a-c KUHAP. Pasal itu memberikan alternatif hukuman bagi terdakwa. Misalnya, pembayaran ganti kerugian. Lalu, mengajukan rehabilitasi untuk pengguna narkotika.

“Perlu dipahami rehabilitasi medis tidak hanya dalam bentuk rehabilitasi rawat inap atau dalam lembaga, namun bisa dalam bentuk rawat jalan, yang sejalan dengan PPKM,” tambah Iftitahsari.

Atas dasar itu, Korps Adhyaksa didesak untuk memaksimalkan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Apalagi, jaksa memiliki kewenangan eksklusif untuk mengesampingkan perkara atau seponering untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial.    

“Jadi, arah pemidanaan yang bukan lagi bertumpu pada pembalasan/retributif harus dipahami oleh seluruh aparat penegak hukum yang bekerja dalam setiap tingkatan pemeriksaan perkara pidana, tidak terkecuali jaksa,” tutur Iftitahsari.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA