Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

17 Juli 2021|12:07 WIB

Komunikasi Politik Para Menteri Perlu Pembenahan

Pakar LIPI nilai komunikasi para menteri belum mencerahkan publik

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImagePresiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin bersama sejumlah menteri. ANTARAFOTO/Setpres/Laily Rachev/handout

JAKARTA - Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyarankan komunikasi politik pejabat negara harus diperbaiki. Menurut dia, seyogianya pejabat negara memberikan tuntunan yang positif agar tak semakin membingungkan dan meresahkan hati rakyat saat lonjakan kasus covid-19 seperti sekarang.

"Dalam kondisi seperti sekarang ini (lonjakan kasus covid-1, diperlukan komunikasi politik yang mencerahkan dan mengedukasi rakyat," tegas Siti kepada Validnews, Sabtu (17/7).

Komunikasi komunikasi politik para pejabat negara atau menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat banyak sorotan publik. Dari mulai yang suka marah-marah, pergi ke luar negeri saat Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hingga menteri yang mengunggah pernyataan di media sosial dan menyatakan asyik nonton sinetron.

Siti Zuhro sampaikan, fungsi kepemimpinan menjadi  krusial. Menurut Siti, pola komunikasi pemimpin akan berpengaruh terhadap masyarakat di lapangan. 

Karenanya, diperlukan kebijakan penanganan covid-19 dari pemerintah yang terintegrasi, baik antara tingkatan pemerintahan maupun di internal kabinet itu sendiri. Presiden Jokowi sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam bidang pemerintahan harus menjadi rujukan.

Kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat harus dipatuhi dan dilaksanakan, khususnya oleh para menterinya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kebingungan di tengah publik dalam menjalankan setiap kebijakan yang dibuat pemangku kebijakan. 

"Apalagi di era disrupsi dan digital sekarang ini mensyaratkan agar pejabat publik melakukan komunikasi dengan baik dan benar," tegas dia.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, arahan tegas Presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujar Pram.

Terkait hal tersebut, presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari presiden. Ditegaskan Pram, yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, karena memang sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Presiden Jokowi, kata Pram, juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," pungkas Seskab.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER