Komnas Perempuan Saran Penyempurnaan RUU TPKS | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

24 November 2021|14:36 WIB

Komnas Perempuan Saran Penyempurnaan RUU TPKS

Saran, RUU TPKS atur rumusan tentang kekerasan berbasis gender siber

Oleh: Leo Wisnu Susapto

Komnas Perempuan Saran Penyempurnaan RUU TPKSIlustrasi kekerasan pada perempuan. ANTARA

JAKARTA – Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor memandang perlu penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dengan penambahan rumusan tentang kekerasan berbasis gender siber (KBGS).

"Rumusan kekerasan berbasis gender siber itu belum masuk RUU TPKS. Padahal, pada masa pandemi kasus-kasus KGBS berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan naik 920% dari data tahun 2019 atau sebelum masa pandemi," kata Maria Ulfah Ansor pada seminar nasional bertajuk Urgensi Pengesahan RUU TPKS untuk Proteksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Masalah yang dipantau dari kanal YouTube TVNU, Rabu (24/11).

Pada tahun 2019, kata Maria, kasus kekerasan seksual berbasis gender di Indonesia yang tercatat dalam catatan tahunan Komnas Perempuan berjumlah 35 kasus. Pada masa pandemi, tepatnya 2020, kasus yang tercatat mencapai 329 kasus.

"Dalam setahun itu, ada kenaikan drastis. Ada 920% kenaikan pada masa pandemi," sebut dia seperti dikutip dari Antara.

Dia sebutkan pula beberapa hal lain yang perlu disempurnakan dalam RUU TPKS. Seperti tindak pidana kekerasan seksual sebagai norma tindak pidana atau pemberatan, penguatan rumusan unsur tindak pidana eksploitasi seksual, dan penegasan tindak pidana kekerasan seksual di luar hubungan suami istri.

Di samping itu, diperlukan pula penyempurnaan terkait dengan elemen pencegahan kekerasan seksual. Penegasan terhadap perlindungan hak korban, perumusan ketentuan delegatif, dan ketentuan lain yang perlu ditambahkan ke dalam RUU TPKS sebagai pasal jembatan terhadap RUU lainnya.

Ketentuan yang menjadi pasal jembatan itu, lanjut Maria, perlu karena beberapa pihak penolak RUU TPKS menganggap rancangan undang-undang tersebut akan beririsan dengan aturan lain. Mereka menganggap apabila RUU TPKS disahkan terlebih dahulu sebelum RUU KUHP, akan lahir aturan hukum yang beririsan.

"Bahkan, mereka beragumentasi RUU ini menunggu RUU KUHP disahkan. Padahal, proses RUU KUHP itu jauh lebih kompleks dan membutuhkan pemikiran serta analisis yang lebih komprehensif ketimbang RUU TPKS," katanya.

Oleh karena itu, Maria menyarankan pasal-pasal yang menjembatani RUU TPKS dengan aturan lain perlu ditambahkan sebelum RUU KUHP disahkan.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA