Komnas Apresiasi Putusan Banding Aktivis Lingkungan Karimunjawa

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) apresiasi putusan bebas majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Semarang pada aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara, Jawa Tengah, Daniel Frits Maurits Tangkilisan.

"Komnas HAM mengapresiasi keputusan PT Semarang yang melepaskan Daniel Frits Maurits Tangkilisan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechvervolging) pada 21 Mei 2024 terkait kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," papar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (23/4).

Dia melanjutkan, ketika memberikan pendapat HAM sebagai amicus curiae pada proses pemeriksaan perkara tersebut, Komnas HAM menegaskan perkara yang menimpa Daniel merupakan bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Serta, berpotensi menjadi bentuk pelanggaran HAM terhadap pembela HAM lingkungan hidup.

Komnas HAM menilai bahwa majelis hakim PT Semarang yang memeriksa serta memutus perkara pelanggaran UU ITE ini telah menunjukkan sikap kredibel dan profesional.

"Sikap tersebut ditunjukkan dengan mengimplementasikan kebijakan Anti-SLAPP secara efektif dan strategis," imbuh dia seperti dikutip dari Antara.

Dilansir dari laman resmi Mahkamah Agung (MA), Anti-SLAPP adalah konsep pelindungan hukum masyarakat agar tidak dapat dituntut maupun digugat secara perdata ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain itu, dia menilai bahwa putusan bebas Daniel merupakan pembelajaran yang baik bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kriminalisasi pembela HAM di kemudian hari.

"Putusan bebas ini juga memberikan sinyal positif bagi pelindungan terhadap pembela HAM dan upaya-upaya pelindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia,” papar Atnike.

Sebelumnya, Daniel divonis tujuh bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jepara.

"Terdakwa Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu," kata ketua majelis hakim Parlin Mangantas Bona dalam sidang putusan pada 4 April 2024.

Selain hukuman penjara, Daniel juga dijatuhi hukuman denda lima juta rupiah subsider sebulan penjara.