Kirimkan 500 Unit Tenda Pengungsian Ke Perbatasan Gaza, Palestina

 

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) yang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan lokal di Palestina, mengirimkan sebanyak 500 unit tenda untuk para pengungsi di Gaza, Palestina. Kepala Markas Pusat PMI Arifin Muh Hadi melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (19/6) memaparkan, sebanyak 500 unit tenda dengan bobot 40 ton ini diangkut ke perbatasan Mesir dengan Gaza, menggunakan tiga truk kontainer.

Setiap unit tenda berukuran 4 X 4 meter ini dapat menampung satu keluarga untuk jumlah maksimal empat sampai dengan lima anggota keluarga.

"Tenda-tenda Keluarga bantuan PMI ini telah dilengkapi dengan tools kits, sehingga warga pengungsi dapat mendirikan tendanya secara mandiri maupun dengan fasilitasi Tim Bulan Sabit Merah Mesir, maupun Bulan Sabit Merah Palestina," katanya.

Arifin menyebutkan, pada Juni 2024 ini, PMI juga sedang memproses pengadaan tenda 500 unit lagi. dengan begitu, nantinya pada akhir bulan Juni jumlah tenda yang diserahkan untuk pengungsi Palestina dapat mencapai 1.000 unit.

Dia menjelaskan, saat ini akses masuk ke Gaza melalui penyeberangan pintu Rafah masih belum dibuka. Namun hasil koordinasi dengan Tim Logistik Bulan Sabit Merah Mesir, ada rute lain yang dapat dilewati dengan jumlah sangat terbatas yaitu melalui penyeberangan Karam Abu Salem.

"Atas nama Palang Merah Indonesia, kami menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pendonor dan masyarakat Indonesia atas sumbangan dan bantuannya kepada saudara saudara warga pengungsi Palestina," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menilai, keselamatan warga Palestina merupakan tanggung jawab kita semua. Walaupun situasi di Gaza Palestina terus memburuk, namun bantuan kemanusiaan tidak boleh terhenti dan harus tetap berjalan.

"Kebutuhan tenda keluarga menjadi sangat prioritas, di samping kebutuhan pangan, air minum, dan pakaian," tegasnya.

JK juga menyerukan dibukanya akses kemanusiaan yang aman dan tanpa batas secara permanen ke dan dari Jalur Gaza, untuk menjangkau populasi yang terdampak di mana pun mereka berada di wilayah konflik. Termasuk di Gaza Utara. Dia menekankan, semua jalur akses harus dibuka untuk menyelamatkan kehidupan para pengungsi yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar.

Dia juga mengungkapkan, saat ini banyak pengungsi di Gaza yang terpaksa tidur di jalan-jalan dan tempat terbuka. Sebagian lainnya tidur di bawah puing-puing reruntuhan bangunan yang hancur, di mana kondisi ini sangat tidak aman dan mengkhawatirkan bagi keselamatan para pengungsi.

"Kita tetap harus berupaya agar bantuan kebutuhan dasar para pengungsi, seperti bahan pangan, minuman dan penampungan sementara berupa tenda keluarga ini dapat didorong segera ke warga di pengungsian. Oleh karena itu, PMI berharap semua pintu akses bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza di buka secara permanen," tutur JK.

Kejahatan Kelaparan
Sementara itu, Pemerintah Jalur Gaza, Senin, mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel menghentikan "kejahatan kelaparan" yang dilakukannya, sebagai alat penekan warga sipil di wilayah kantung Palestina yang telah lama menderita akibat blokade belasan tahun Tel Aviv dan perang yang berkobar sejak 7 Oktober 2023 tersebut.

"Otoritas pendudukan Israel dan pemerintah Amerika Serikat menggunakan bantuan dan makanan sebagai pengaruh politik terhadap warga sipil di Gaza, dengan sengaja membiarkan kelaparan dan memperburuk kondisi kemanusiaan,” kata kantor media pemerintah Gaza dalam sebuah pernyataan.

Akibat perang yang masih berlangsung dan pembatasan yang diberlakukan Israel yang melanggar hukum internasional, sebanyak 2,4 juta penduduk Gaza menghadapi kelaparan, menurut kelompok internasional. Pernyataan itu menekankan, penduduk Gaza “mengalami kondisi kemanusiaan yang parah dan kelaparan yang nyata, terutama di Kota Gaza dan Gaza Utara.”

Pernyataan tersebut menekankan bahwa situasi ini "menyalahi nilai-nilai moral dan kemanusiaan serta hukum internasional, mengeksploitasi kebutuhan anak-anak, warga sipil, dan pasien untuk tujuan politik, sehingga membahayakan nyawa mereka,” ucapnya.

Israel telah memberlakukan blokade parah di wilayah kantung tersebut sejak 2006, dan serangan militer baru-baru ini memaksa hampir dua juta penduduk berada dalam malapetaka. Kantor media itu memperingatkan bahwa pelanggaran hak manusia ini "akan menyebabkan bencana dan dampak buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi situasi kemanusiaan.

Kantor itu mengecam "kejahatan kelaparan" dan menyerukan mereka yang bertanggung jawab dibawa ke hadapan "pengadilan internasional karena melakukan kejahatan ini." Kantor media itu juga mendesak masyarakat internasional “memberikan tekanan serius untuk menghentikan genosida dan penggunaan makanan serta bantuan sebagai alat politik terhadap warga sipil, anak-anak, pasien, dan korban luka.”

Israel menghadapi kecaman internasional karena mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, dan terus melakukan serangan brutal di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.