Ketimbang Buka FK Baru, Dikti Pilih Genjot Mutu Pendidikan Dokter

JAKARTA - Dalam rangka merealisasikan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menegaskan langkah strategis terkait pendidikan dokter di Indonesia.

Meski sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan membangun 300 Fakultas Kedokteran (FK) baru, Kemdiktisaintek menilai, upaya tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. Sehingga fokus utama saat ini adalah peningkatan kualitas dan produktivitas FK yang sudah ada.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang seperti dilansir Antara di Jakarta, Jumat (24/1) menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki sejumlah 131 FK dengan program studi dokter. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 FK sudah meluluskan lebih dari 10.000 dokter setiap tahunnya.

"Berarti masih ada 44 FK lain yang berpotensi pada tahun-tahun berikutnya menambah lulusan. Dari data tersebut, kebutuhan dokter dari sisi jumlah tidak perlu diatasi dengan menambah FK baru, yang akan memerlukan waktu minimal 5-6 tahun lagi, untuk baru dapat berproduksi," katanya.

Menurut Togar, kekurangan dokter yang dirasakan saat ini lebih disebabkan oleh distribusi dokter yang tidak merata, bukan semata-mata jumlah lulusan yang kurang. Oleh karena itu, penyebaran dan pemerataan dokter di Indonesia dinilai menjadi solusi yang lebih tepat untuk diimplementasikan saat ini.

Dia juga menilai, janji Presiden Prabowo untuk membangun 300 FK baru merupakan peringatan terhadap masalah serius yang ada di sektor kesehatan,

“Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter dan itu akan segera kita atasi dengan cara menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari yang sekarang 92, kita akan bangun 300 fakultas kedokteran,” ujar Prabowo pada debat pamungkas di Balai Sidang Jakarta, di kawasan Senayan, Jakarta, sekitar setahun yang lalu.

Uji Kompetensi
Namun menurut Togar, pihaknya melihat target Pak Prabowo sebagai peringatan, ada masalah serius di nakes (tenaga kesehatan) dokter, baik masalah akses, mutu, dan distribusi dokter yang tidak merata. “Termasuk biaya kuliah yang mahal, (serta) belum terjalinnya sinergi antara pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan," ujarnya.

Oleh karena itu, Togar menyebut pihaknya juga berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dokter di Indonesia. Salah satunya melalui Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebagai perangkat utama untuk menjaga mutu pendidikan dokter.

UKMPPD, lanjut dia, berfungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan dokter secara berkelanjutan. 

"Salah satu program prioritas Menteri Diktisaintek saat ini adalah melakukan peningkatan proses evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu secara berkelanjutan yang dilakukan bersama Kemenkes melalui Komite Bersama," jelas Togar.

Terkait upaya konkret meningkatkan sinergi tersebut, Togar menyebut pemerintah telah mengambil langkah maju dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk pendidikan dokter spesialis. Penandatanganan SKB yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) bersama Menteri Kesehatan (Menkes) pada Rabu (22/1), diharapkan dapat menjadi fondasi baru bagi upaya peningkatan pendidikan dokter spesialis di Indonesia.