Ketiga Cawagub Jakarta Menentang Retribusi Sampah Rumah Tangga

JAKARTA - Ketiga calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta, menentang retribusi sampah mulai 1 Januari 2025. Mereka menilai retribusi sampah tak diperlukan.

Pendapat itu mereka sampaikan pada debat ketiga Pilkada 2024 di Jakarta, Minggu (17/11). Ketiganya menjawab pertanyaan pemberlakuan skema baru Retribusi Sampah Rumah Tangga yang direncanakan akan berlaku mulai 1 Januari 2025 berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Cawagub dari pasangan calon nomor urut tiga, Rano Karno menilai, retribusi sampah tidak diperlukan jika tata kelola sampah sudah benar dan efisien. Sayangnya ini belum terjadi di tingkat rumah tangga, sehingga aturan ini keluar.

Si Doel ini melanjutkan, masalah sampah di Jakarta bisa selesai sampai 35% jika bisa dipilah dengan baik

“Bank sampah di negara maju, orang yang bisa memilah sampah plastik justru diberi uang. Kemasan plastik jadi deposit, sampah terkelompokan, sampah jadi bahan bakar, sampah jadi energi, bisa jadi pengganti batu bara," kata Doel.

Dia bercerita di lingkungan perumahan tempat dia menetap, punya pusat pelatihan pembuatan kompos dan memiliki bank sampah.

Di perumahan itu, dia juga memiliki restoran yang melakukan kegiatan memilah sampah. Usai dipilah sampah kemudian dikirim ke bank sampah di wilayah perumahannya.

“Jadi, nanti saran saya, kita akan ciptakan ekosistem seperti ini setiap perumahan agar sampah menjadi rezeki bukan jadi masalah,” kata dia.

Cawagub dari paslon nomor urut satu, Suswono juga mengatakan, retribusi sampah tidak diperlukan. Ia mengutamakan membangun budaya nol sampah atau zero waste di rumah tangga.

“Inilah yang saya kira perlu ditekankan kepada setiap rumah tangga, bahkan kita juga perlu ada daur ulang, saya kira berskala rumah tangga RT maupun RW," jelas dia.

Untuk mengatasi masalah ini, dia bersama cagub Ridwan Kamil (RK) akan melakukan pengelolaan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

“Di hulu, saya harapkan ada mesin-mesin modern dimungkinkan pengelolaan sampah itu habis di tingkat RW. Kalau pun ada sisa, tentu itu bisa di pembuangan akhir, tetapi dengan volume yang sangat kecil. Jadi intinya bagaimana membangun budaya dari rumah tangga," lanjut Suswono.

Cawagub dari paslon nomor urut dua, Kun Wardana menilai, retribusi sampah hanya akan membebankan rakyat. Sampah jika dikelola dengan baik bukan hanya tak menjadi beban, tapi bisa menjadi peluang usaha.

Untuk itu, paslon nomor urut 2 ini akan menyediakan tim pembina untuk membudayakan para warga Jakarta memilah dari barang-barang organik dan non-organik.

“Kemudian barang organik itu nanti ada pusat daur ulang di setiap kecamatan dan kita akan kolaborasi dengan masyarakat, pemulung, pengepul, dan pendaur ulang ini untuk bisa nanti menjadi ke hal-hal yang produktif dan menjadi penghasilan warga Jakarta," papar Kun.

Ada tiga kategori rumah di Jakarta yang bakal diminta retribusi sampah tahun depan. Retribusi ini berdasarkan klasifikasi daya listrik rumah. Kelas miskin dengan daya listrik 450 hingga 900 VA dibebankan tarif retribusi Rp0 per bulan (gratis). 

Kelas bawah (1.300-2.200 VA) membayar Rp10.000 per bulan. Kelas menengah (3.500-5.500 VA) sebesar Rp30.000 per bulan. Kelas atas (6.600 VA ke atas) sebesar Rp77.000 per bulan. 

Kegiatan usaha juga dikenakan retribusi berdasarkan skala fasilitasnya, kecil, sedang, dan besar serta besaran daya listrik yang digunakan.