Kepolisian Indonesia-Vietnam Kerja Sama Kejar Buronan 

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Keamanan Publik (MPS) Vietnam sepakat bekerja sama terkait kejar buronan di kedua negara. Kerja sama ini merupakan hasil pertemuan kedua para petinggi pejabat di Kepolisian Indonesia-Vietnam.

Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Krishna Murti mengatakan, kerja sama perburuan buronan ini disetujui oleh Wakapolri, Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andrianto dan Menteri Keamanan Publik Vietnam, Jenderal To Lam.

Sebagai informasi, Menteri Keamanan Publik Vietnam dalam waktu dekat akan diangkat menjadi Presiden Republik Sosialis Vietnam. Krishna menyatakan bahwa hal ini bisa kian memperkuat kerja sama di bidang keamanan kedua negara. 

Kerja sama ini juga merupakan implementasi atas MoU yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Wakil Menteri Keamanan Publik Vietnam Letnan Jenderal (Letjen) Nguyen Duy Ngoc. MoU itu ditandatangani di Labuan Bajo pada saat ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC) ke-17 tahun 2023.

“Pertemuan antara kedua negara yang bertajuk The 3rd Deputy-Ministerial Security Dialogue ini, merupakan kelanjutan dari pertemuan dialog sebelumnya The 2nd Deputy-Ministers Security Dialogue yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 18 Desember 2017,” kata Krishna, di Jakarta, Selasa (21/5).

Ada empat hasil pertemuan ini yang harus diimplementasikan. Pertama, soal penegakan hukum yang bersifat timbal balik. Kemudian, terkait Peacekeeping. Polri siap membantu Kepolisian Vietnam dalam mewujudkan kapasitas personel Kepolisian Vietnam dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Selanjutnya yakni terkait pengejaran dan pencarian buronan. Polri mengharapkan kerja sama untuk kemudahan akses antara kedua belah pihak.

“Polri berkomitmen memberikan pelindungan hukum kepada Warga Negara Vietnam yang berada di Indonesia, begitu pula sebaliknya Polri mengharapkan Kementerian Keamanan Publik Vietnam juga memberikan pelindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Indonesia,” tambah Krishna.