Kendala Polri Realisasi 'Satu Bhabinkamtibmas Satu Desa'

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) alami kendala untuk realisasi program satu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) satu desa.

“Karena jumlah desa di Indonesia cukup banyak, sedangkan personel Polri masih terbatas jumlahnya, data saat ini mencatat sekitar 450 ribu personel, jadi serta perlu waktu,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (9/1).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 jumlah desa di Indonesia sebanyak 81.161 desa.

Penempatan Bhabinkamtibmas di tingkat desa dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan melaksanakan upaya preemtif dan preventif. 

Program ini dinilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cukup berhasil, seperti diungkapkan dalam rilis catatan akhir tahun Polri 2022 pada Sabtu (31/12) di Mabes Polri, Jakarta.

Kapolri sampaikan, berdasarkan hasil survei Charta Politica periode 8-16 Desember 2022, kegiatan patroli rutin Bhabinkamtibmas menjadi salah satu program kepolisian yang paling dirasakan manfaat oleh masyarakat.

Kemudian, berdasarkan hasil survei dilaporkan bahwa 71%persen masyarakat puas terhadap kinerja Bhabinkamtibmas dalam membangun komunikasi publik.

Saat ini jumlah Bhabinkamtibmas yang dimiliki Polri baru memenuhi 46,6% dari total desa dan kelurahan yang ada di Indonesia.

Guna mendukung kinerja Bhabinkamtibmas di tengah keterbatasan jumlahnya, Polri membekali para Bhabinkamtibmas dengan aplikasi BOS-v2. Yakni, aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana pengumpul laporan kegiatan Bhabinkamtibmas dan oleh pimpinan Polri bisa digunakan sebagai sarana pengawasan.

Terdapat kegiatan-kegiatan yang terverifikasi dalam aplikasi tersebut. Mulai dari sistem pintu ke pintu (door to door system), pemecah permasalahan (problem solving), dan kegiatan deteksi dini.

Jenderal bintang empat itu berharap, Bhabinkamtibmas berperan dalam kejadian-kejadian yang melibatkan hajat hidup orang banyak, seperti penanganan penyakit mulut dan kaki (PMK), kelangkaan minyak goreng, penanganan covid-19, hingga membantu Panitia Pemungutan Suara (PPM) dalam melakukan verifikasi terkait data kependudukan.