KemKominfo Take Down 1.971 Hoaks Di Media Sosial Terkait Pemilu

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya telah menurunkan atau take down 1.971 berita hoaks di media sosial tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Data tersebut merupakan hasil dari penyaringan yang dilakukan Kemkominfo sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024.

"Sebaran hoaks itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoaks dimana 1.971 hoaks kita take down," kata Budi saat jumpa pers di kantor Kementerian koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI di Jakarta, Selasa.

Dia melanjutkan, sisa berita hoaks yang lain tidak diturunkan, tapi diberikan stempel "hoaks" saja lantaran dianggap tidak memuat informasi yang terlalu berbahaya. Budi menjelaskan, hoaks tersebut tersebar merata di seluruh platform media sosial dan situs pencarian. 

Narasi hoaks itu pun beragam, dari mulai bersifat provokatif hingga isu yang tidak benar.

"Judulnya enggak masuk akal seperti Pak Hadi mau nyapres, kan ini hoaks, dong," jelas dia.

Dari data yang diterima Budi, 92% berita hoaks tersebut disebarkan oleh buzzer media sosial yang berafiliasi dengan kelompok tertentu. Namun setelah proses penyaringan hoaks dilakukan, Budi mengaku situasi media sosial saat ini cukup kondusif dan aman. Isu-isu yang berkeliaran di media sosial pun dia nilai masih dalam kondisi wajar, meski tetap diawasi pihaknya.

Dia pun memastikan pengawasan tersebut akan terus berlangsung hingga proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai. Bahkan sampai Presiden dan Wakil Presiden RI telah dilantik.

Sekadar mengingatkan, Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. 

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Terima Hasil Pemilu
Sebelumnya, Budi Arie Setiadi mengimbau agar masyarakat menerima hasil resmi Pemilu 2024 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selambat-lambatnya pada 20 Maret.

“Karena rakyat sudah memberikan suaranya, sudah membuat keputusan, kita terima hasilnya, tunggu sambil menanti hasil resmi yang disampaikan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini yaitu Komisi Pemilihan Umum,” tuturnya. 

Hal itu dikatakannya usai menghadiri Rapat Redaksi Nasional Pembahasan Isu dan Perkembangan Pasca Pemilu 2024, di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Budi Arie mengatakan, tantangan terbesar bukan hanya terletak pada persaingan antar calon atau partai politik, tetapi juga pada potensi polarisasi masyarakat. Terlebih di ruang publik, belakangan ini banyak beredar narasi mengenai kecurangan hasil Pemilu 2024.

Menurut Menkominfo, narasi kecurangan Pemilu akan memengaruhi legitimasi proses Pemilu Serentak 2024. Padahal saat ini, tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, terutama di dunia maya.

Selain itu, masyarakat bisa mengunggah semua hasil penghitungan dari setiap tempat pemungutan suara (TPS). 

“Seluruh rakyat pun bisa lihat hasil suara dalam pemilu. Jadi, semuanya serba terbuka mulai dari cara daftar memilih, menghitung rekapitulasi suara, dan lain-lain. Statement dari kawalpemilu.org, sudah jelas, tidak ada kecurangan dalam Pemilihan Umum 2024,” kata dia.

Budi Arie menegaskan saat ini pemerintah berupaya mendukung KPU untuk menjelaskan kepada semua pihak bahwa pesta demokrasi telah berlangsung dengan baik. Menkominfo menyatakan masyarakat di akar rumput sudah bisa menerima hasil karena dalam demokrasi kalah dan menang menjadi hal yang biasa.

“Ini kan soal harmonisasi, rekonsiliasi sudah terjadi di akar rumput, masyarakat sudah lebih baik. Saya mengharapkan semoga kita rukun kembali, karena pemilu sudah selesai. Jadi, kita bersatu kembali untuk membangun dan memajukan Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan, keterbukaan pelaksanaan Pemilu 2024 telah dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.  

Menurutnya, KPU setiap hari melakukan jumpa pers untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu.

“Jadi sebetulnya keterbukaan itu sudah terjadi, cuma barangkali statement yang dikutip, terutama di media sosial dipotong-potong, sehingga publik tidak mendapatkan secara utuh. Tetapi kalau di media mainstream, saya kira aman-aman saja,” kata dia

Usman juga mendorong media untuk mengambil sumber penyajian berita secara mendalam dari masyarakat di akar rumput. 

“Ternyata kalau di akar rumput ini kan, orang sudah beraktivitas seperti biasa, orang buka puasa bersama walaupun mungkin pilihan politiknya berbeda-beda di pemilu tanggal 14 Februari 2024 kemarin, tetapi semua berjalan normal seperti biasa,” tandasnya.