Kemenpora Harus Kawal Implementasi Rekomendasi TGIPF

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta pemerintah untuk memastikan implementasi butir-butir rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan dilakukan dengan benar.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) diminta harus benar-benar mengawal implementasi rekomendasi TGIPF. Harapannya agar tercipta ekosistem pengelolaan sepak bola Indonesia yang lebih baik. 

"Butir-butir rekomendasi TGIPF tidak boleh sekadar lips service dari pemerintah dalam merespons Tragedi Kanjuruhan," ujar Huda dalam keterangannya, Selasa (25/10).

Huda mengatakan rekomendasi TGIPF tidak akan banyak berarti jika tidak ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait. Menurutnya TGIPF hanya sekadar lembaga ad hoc yang bertugas dalam kurun waktu dan momentum tertentu saja.

Maka masih diperlukan langkah dari kementerian/lembaga eksisting dalam hal ini Kemenpora untuk memastikan rekomendasi TGIPF dilakukan dengam baik di lapangan.

"Saat ini TGIPF telah menyelesaikan tugasnya dalam menyelidiki pemicu Tragedi Kanjuruhan dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan," ucap dia.

Politisi PKB ini menilai upaya pengawalan Kemenpora ini penting karena muncul resistensi beberapa kalangan terhadap butir-butir rekomendasi TGIPF. Bahkan pengurus PSSI beranggapan jika rekomendasi TGIPF hanya sekadar masukan yang sifatnya opsional.

"Padahal rekomendasi TGIPF ini bertujuan agar tercipta sistem pengeloaan sepak bola yang lebih baik sehingga tragedi seperti di Kanjuruhan tidak lagi terulang di masa depan," tegas Huda.

Huda mengungkapkan rekomendasi TGIPF dalam memperbaiki pengelolaan sepak bola Indonesia sebenaenya sudah cukup komprehensif. Termasuk rekomendasi perbaikan statuta PSSI agar tidak terjadi conflict of interest.

Lalu, perlunya kepastian standar operasi prosedur (SOP) keamanan pertandingan, perlunya pengurus yang profesional, hingga keterbukaan sumber pembiayaan federasi.

"Jika rekomendasi TGIPF ini dijalankan kami yakin ada perbaikan dari hulu hilir pengelolaan sepak bola di tanah air," tutur Huda.

Ia menambahkan, Tragedi Kanjuruhan tidak boleh berlalu begitu saja tanpa ada perbaikan mendasar dalam pengelolaan sepak bola di Indonesia. Jangan sampai muncul berbagai skenario yang mengatasnamakan kepentingan pemilik klub, kepentingan pemain, kepentingan suporter untuk kembali memutar liga sepak bola untuk kembali berjalan.

Huda berharap tidak ada distraksi dengan ajakan-ajakan memutar kembali Liga dengan alasan klub sudah keluar biaya besar untuk operasional, pemain yang tidak gajian, atau suporter yang rindu ke stadion, lalu seolah sepak bola di Indonesia baik-baik saja dan bisnis berjalan seperti biasa.

"Stakeholder sepak bola di Tanah Air gadus menjadikan Tragedi Kanjuruhan sebagai momentum perbaikan sepak bola secara mendasar," tandas Huda.