Kemenpan RB dan Bappenas Integrasikan Data Pelayanan Publik

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sedang mengintegrasikan data layanan publik untuk mendorong transformasi birokrasi melalui pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkannya untuk mengelola dan mengintegrasikan data tersebut. Dalam mendukung hal ini, pemerintah akan membuat pusat data nasional terintegrasi.

"(Infrastruktur data) menyangkut terbentuknya pusat data nasional, ada dikomandani oleh Kominfo. Ini ke arah sana lagi dibangun, yang ada sekarang efektivitasnya baru 30%," kata Suharso di gedung Kemenpan RB, Jakarta, Kamis (4/1).

Ia mengatakan saat ini masih banyak data-data yang tidak sinkron antarkementerian dan lembaga (K/L). Karena itu, pembentukan Satu Data Indonesia sangat penting dilakukan.

Kondisinya kini, disampaikan Suharso, setiap K/L punya basis data masing-masing, sehingga tidak ada sumber yang menjadi referensi pokok. Hal inilah yang membuat integrasi data terbilang masih rendah.

Penyebab rendahnya integrasi data, diungkapkannya, bukan karena di pusat data, tapi K/L dan daerah yang memanfaatkanya masih rendah.

Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menambahkan, tantangan dalam pengintegrasian ini salah satunya adalah ketakutan akan sisi keamanan datanya. 

"Semua takut keamanan data. Seolah masing-masing K/L menyerahkan data. (Padahal) dengan SPBE itu window aja, untuk menghubungkan," ujarnya.

Namun, dengan telah ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional proses pengumpulan data diyakini bisa diselesaikan. Diharapkan, ke depannya tidak ada lagi K/L yang enggan menyerahkan datanya.

"Ada Perpres, ada perintah presiden. Senin ada rapat cabinet lagi, sinergi langkah-langkah apa untuk segera diintegrasi. Sampai sekarang positif ada komitmen tinggi (dari K/L). Ini ditunggu babak baru government technology (GovTech). Nggak semua layanan digarap, fokus ke 9, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan sosial," jelasnya.

Tujuan dari pengintegrasian data ini, data menjadi lebih terkelola, kepercayaan keamanan data semakin tinggi, dan user centris, di mana masyarakat dapat kenikmatan dari data tertukar dengan layanan tertukar.