NASIONAL
12 September 2025
10:52 WIB
Kemenlu Pulangkan 18 WNI Dari Nepal
WNI dipulangkan dari Nepal buntut kerusuhan yang terjadi di negara tersebut.
Penulis: Aldiansyah Nurrahman
Editor: Leo Wisnu Susapto
Rombongan WNI yang berhasil dievakuasi tim pelindungan dari Kemenlu di Bandara Internasional Tribhuvan Kathmandu, Nepal, menjelang kepulangan mereka ke RI, Kamis (11/9/2025) ANTARA/HO-Kemenlu.
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memulangkan 18 warga negara Indonesia (WNI) ke Indonesia dari Nepal buntut kerusuhan besar. Mereka dipulangkan dari Tribhuvan International Airport, Nepal pada Kamis (11/9) dan direncanakan tiba di Tanah Air, Jumat (12/9) di Bandara Soekarno-Hatta, Banten.
Kemenlu menyampaikan, rombongan pertama yang diproses ini terdiri dari delegasi Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, GIZ Indonesia, Asosiasi Hydro, akademisi Universitas Indonesia dan WNI wisatawan.
Menurut Kemenlu, sebagian besar dari mereka berada di Kathmandu untuk mengikuti kegiatan kerja sama energi baru terbarukan antara Indonesia, Nepal, dan Jerman bertajuk The 3rd Exchange of the Renewable Energy Mini-Grids in South-South and Triangular Cooperation (ENTRI) Program yang berlangsung pada 8-12 September 2025.
Kemenlu menyampaikan, dari hasil penelusuran Tim Pelindungan WNI di Kathmandu, tercatat terdapat 78 WNI di Nepal saat krisis politik terjadi di Nepal.
“Sebagian besar WNI berada di Kathmandu sementara sebagian lainnya berada di Pokhara dan Lumbini,” jelas Kemenlu dalam keterangan resminya, Kamis (11/9).
Baca juga: Kemenlu Sebut 100 WNI di Nepal Dalam Kondisi Aman
Kemenlu menegaskan, Tim Perlindungan WNI dan KBRI Dhaka akan terus berada di Nepal untuk memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan kepulangan WNI yang berkunjung di Nepal dengan selamat.
Sebagai informasi, Nepal telah diguncang aksi protes besar-besaran yang berujung kerusuhan. Kerusuhan yang melanda Nepal dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X.
Namun, kebijakan ini justru menuai kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia (HAM) dan memicu protes besar dari masyarakat. Lebih dari 30 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 200 orang lainnya terluka akibat bentrokan dengan aparat.
Tentara telah mengambil alih komando keamanan di negara tersebut setelah protes "Generasi Z" memaksa Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli mengundurkan diri.
