21 Maret 2025
12:25 WIB
Kemenlu Masih Terima Aduan WNI Di Myanmar
WNI di Myanmar dieksploitasi untuk bekerja jadi operator online scam dan disembunyikan pengusaha setempat saat dievakuasi.
Editor: Leo Wisnu Susapto
Sejumlah korban TPPO di Myanmar yang terjebak. Sumber: Dokumen Keluarga.
JAKARTA - Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (PWNI Kemenlu) Judha Nugraha menyatakan, masih terus menerima pengaduan dari WNI yang masih berada di perusahaan online scam di berbagai lokasi di Myawaddy, Myanmar.
"Meskipun, untuk saat ini sudah tidak ada WNI yang berada di penampungan di Myawaddy," papar Judha dikutip dari Antara pada Jumat (21/3).
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan 569 WNI bermasalah online scam dari Myawaddy, Myanmar, pada 17 dan 18 Maret 2025.
Baca: 554 WNI Korban TPPO Online Scam Dipulangkan Dari Myanmar
Online scam adalah penipuan yang dilakukan secara daring, seperti melalui email, pesan singkat, situs web, atau media sosial. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi pribadi, keuangan, atau uang korban.
Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddy tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatra Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara.
Para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar, ke Kota Maesot di Thailand melalui 2nd Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin (17/3).
Ratusan WNI tersebut terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, dan dipastikan mereka semua dalam kondisi sehat. Selain itu, lima perempuan di antaranya diketahui sedang dalam kondisi hamil.
Sementara itu, Kordinator Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Yuni Rohani juga mencatat masih ada lima WNI yang masih berada di Myawaddy, Myanmar.
"Yang benar-benar terdeteksi oleh kami itu ada lima orang. Masih di dalam perusahaan," kata Yuni.
Yuni mengatakan, saat proses evakuasi, lima orang tersebut tidak terevakuasi karena mereka disembunyikan oleh perusahaan sehingga mereka tidak bisa dievakuasi oleh tentara lokal.
Dia juga menambahkan, SBMI juga telah menyampaikan kepada Kantor Staf Presiden (KSP) terkait kelima WNI tersebut.
"Cuma untuk menyampaikan keseluruhan, saya masih menunggu data dari pemerintah untuk data fix yang sudah dipulangkan itu nama-namanya siapa saja," kata dia.