Kemenlu Gandeng OJK Perkuat Literasi Keuangan Pekerja Migran

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka perkuat pelindungan dan peningkatan peran Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Penandatanganan MoU Kemenlu dengan OJK dilakukan Menlu Retno Marsudi dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di gedung Kemenlu, Jakarta, Selasa (4/6).

Retno menyampaikan MoU akan memperkuat sinergi Kemenlu dan OJK, khususnya dalam dua hal. Pertama, pelindungan dan peningkatan peran PMI dan diaspora Indonesia di luar negeri.

Retno mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk terus memberikan pelindungan bagi PMI, termasuk ancaman dari penipuan remitansi, investasi, dan pencucian uang.

Kerja sama Kemenlu dan OJK diarahkan untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi PMI dan pemberdayaan melalui fasilitasi dan akses perbankan yang lebih mudah.

“Dengan demikian kita tidak hanya memberikan pelindungan tetapi kita juga melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas,” jelasnya.

Kedua, diplomasi di sektor keuangan, khususnya melalui penguatan ekonomi hijau Indonesia dan transformasi digital perbankan nasional. Penguatan ekonomi hijau dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi pasar karbon Indonesia.

“Saya pastikan, perwakilan-perwakilan RI di luar negeri, siap untuk dorong diseminasi dan promosi pasar karbon Indonesia ke potential buyers di wilayah kerja masing-masing,” katanya.

Selain dengan OJK, pada kesempatan ini Kemenlu juga melakukan MoU dengan PT. Pos Indonesia.

Retno menyampaikan kerja sama dengan Pos Indonesia akan memperkuat konektivitas dan rantai pasok melalui penguatan ekosistem logistik bagi pelaku usaha Indonesia di luar negeri. 

“Saya berharap sinergi antara Kemenlu dengan PT Pos Indonesia dapat memperkuat ekosistem logistik bagi para pelaku usaha Indonesia di luar negeri dan khususnya untuk mendukung UMKM dan BUMN Go-global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Retno menekankan kolaborasi dan adalah kunci agar hasil kerja menjadi lebih baik dan lebih maksimal. 

“Kerja sama seperti ini sangat diperlukan terutama untuk mendukung kerja diplomasi ekonomi, yang ditujukan untuk pembangunan nasional," kata Retno.