Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

14 Oktober 2021|10:48 WIB

Kemenko PMK Sesalkan Perkawinan Anak Di Buru Selatan

Pekawinan anak hanya munculkan banyak masalah

Penulis: Oktarina Paramitha Sandy,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageKampanye menentang perkawinan anak. ANTARA

JAKARTA – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri menyesalkan pernikahan siswi SMP yang terjadi Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Siswa SMP tersebut dinikahkan oleh ayahnya yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buru Selatan. 

"Semua elemen masyarakat mesti bekerja sama untuk mencegah perkawinan anak," seru Femmy dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (13/10) malam.  

Menurut Femmy, perkawinan anak hanya akan membawa dampak buruk baik dari sisi kesehatan, psikis, sosial, dan ekonomi. Usia remaja seharusnya anak masih mendapatkan pendidikan dan perlindungan penuh dari orang tua. Bukan malah menikah dan mengurus keluarga.

“Peran orangtua sebagai lingkungan utama dan utama anak juga seharusnya dapat mencegah perkawinan anak," ulas Femmy.

Menurut dia, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Termasuk di dalamnya memenuhi hak-hak anak, seperti yang tertuang pada Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Femmy menyebutkan, pemerintah telah berusaha mencegah perkawinan anak untuk melindungi hak-hak anak dan melindungi masa depannya. Misalnya melalui beberapa regulasi, antara lain UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Dalam regulasi tersebut dijelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun,” tambah Femmy.

Ia menjelaskan, terjadinya perkawinan anak kebanyakan disebabkan oleh faktor tradisi, budaya yang melanggengkan perkawinan anak, serta kurangnya pemahaman terkait batas usia perkawinan anak dan dampaknya. Selain itu, tidak semua mengerti, tidak semua baca UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. 

Masih ada pro kontra pemahaman pencegahan perkawinan anak, padahal mandat dari negara tersebut harus dimengerti oleh masyarakat, termasuk orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat.

“Peran peer group atau kelompok sebaya bagi remaja juga sangat penting untuk membentengi terjadinya perkawinan anak, dengan saling mendukung kegiatan-kegiatan positif pada remaja,” ungkap Femmy.  

Untuk mendukung pencegahan perkawinan anak, Kemenko PMK melakukan sosialisasi dalam bentuk edukasi agar anak menjadi pelopor dan pelapor mencegah perkawinan anak. Femmy juga berharap agar upaya tersebut dapat meyakinkan anak bahwa mereka belum pantas menikah di usia anak. Terlebih masa depan mereka sebagai Generasi Emas yang cemerlang lebih penting daripada menikah.

“Kemenko PMK merencanakan untuk melakukan soaisalisasi kepada lingkungan terdekat anak, yaitu kepada orangtua dan masyarakat, termasuk kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat agar lebih memahami batas usia perkawinan dan memahami dampak buruk akibat perkawinan anak,” ungkap Femmy.

Imbas dari perkawinan anak di Buru Selatan, para pelajar SMP Negeri 01 Namrole menggelar aksi di depan Kantor Urusan Agama dan Kantor Bupati Buru Selatan. Mereka protes perkawinann yang dialami teman mereka berusia 15 tahun. Dengan didampingi para guru, siswa-Kiswi ini menuntut perlindungan hak mereka sebagai anak dari tindakan orangtua yang belum memahami hak anak dan perlindungan anak.

“Tindakan para pelajar tersebut menunjukkan bahwa mereka menyadari perkawinan anak belum sepantasnya terjadi pada usia remaja, mereka bisa dikategorikan sebagai agen perubahan dalam pencegahan perkawinan anak, sebagai pelopor, dan pelapor,” tutup Femmy.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA