Kemendes-LPSK Lindungi Pelapor Korupsi Dana Desa

JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes) bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin pelindungan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa.

"Dengan kerja sama dengan LPSK, terjaga kerahasiaan pelapor. Artinya negara hadir, melindungi warga negaranya, sehingga ada kebebasan,” ujar Inspektur Jenderal Kemendes PDT Teguh di Jakarta, Rabu (20/8) dikutip dari Antara.

Nota kesepahaman (MoU) Kemendes dan LPSK ditandatangani oleh Menteri Desa PDT Yandri Susanto dan Ketua LPSK Achmadi pada 23 Juli 2025.

Teguh menyampaikan, keberadaan LPSK di desa bernilai penting karena saksi ataupun pelapor berpotensi menghadapi ancaman serius.

"Bukan kadang-kadang lagi, saksi yang memang berpotensi untuk terganggu, berpotensi untuk diancam, berpotensi untuk keselamatannya terancam begitu. Ini secara cepat harus dilindungi,” kata dia.

Selain jaminan pelindungan, Teguh mengatakan laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang diterima oleh LPSK dan Kemendes PDT akan melalui proses verifikasi ketat.

“Tentu dianalisis dulu, bukan berarti laporannya sifatnya fitnah, sifatnya buruk, sifatnya mengada-ada, bisa dilanjut atau tidak, tapi dianalisis dulu,” kata dia.

Menurut dia, pelaporan yang benar dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki sistem tata kelola Dana Desa akan diapresiasi. Dia memberi syarat, semua pengaduan karena memang nyata, bukan fitnah, menunjukkan itikad yang baik untuk penyempurnaan sistem.

Pada tahun 2025, besaran Dana Desa mencapai Rp71 triliun. Dengan Whistle Blowing System (WBS) yang diluncurkan pula dalam penandatanganan kerja sama itu, Kemendes PDT berharap laporan yang masuk terkait dugaan penyalahgunaan dana desa dapat ditangani lebih cepat dan aman.