Kemendagri: Sumedang Jadi Role Model Pembinaan Desa Di Indonesia

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan, Kabupaten Sumedang akan menjadi role model dalam pembinaan desa di Indonesia.

"Kami akan endorsemen kemajuan pemerintahan desa di Kabupaten Sumedang ke seluruh Indonesia," kata La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/10).

Dia mengaku mendapat masukan tentang Kabupaten Sumedang yang dapat ditularkan ke desa di seluruh Indonesia. 

"Tentu dari beberapa sumber yang valid banyak prestasi yang ditorehkan Kabupaten Sumedang. Kami pengampu desa ini ingin melihat lebih dekat dan mendapat masukan langsung dari Pak Bupati," ujarnya.

Menurutnya, berbagai kemajuan dan prestasi yang diraih Sumedang bisa menjadi benchmarking atau standar untuk desa-desa lain di Indonesia.

"Contoh tadi ada di Sumedang ini penataan batas desa. Itu sudah seratus persen. Itu capaian sangat luar biasa. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga sudah seratus persen mereka sudah menggunakan aplikasi berbasis digital," tuturnya.

Laode berharap, kesiapan sistem yang sudah terbangun di bawah kepemimpinan Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli dan seluruh jajaran, bisa terus dipertahankan.

"Karena kemajuan Sumedang ini akan memberi warna kemajuan bagi seluruh Indonesia. Tagline kami 'Desa Bahagia dan Perangkat, 'Dari Sumedang untuk Indonesia'. Jadi 'Desa Bahagia, Jabar Juara, Indonesia Maju'," jelas La Ode.

Sementara itu, Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengucapkan rasa terima kasih atas kepercayaan Dirjen Bina Pemerintahan Desa kepada Kabupaten Sumedang.

"Kami bersyukur kedatangan Pak Dirjen. Ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kalau ini memang akan berjalan. Ini bagian dari prestasi Kabupaten Sumedang. Semoga berbagai capaian desa di Kabupaten Sumedang ini bisa ditularkan ke desa di seluruh Indonesia," tambah Yudia.

Dia menuturkan, sejatinya Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah, tentu akan terus berupaya memajukan seluruh daerah di Indonesia, termasuk desanya.

"Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan Kabupaten Sumedang yang kolaboratif," pungkasnya.

Kompetensi Manajerial
La Ode pun meminta aparatur desa yang ikut pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) akan menerapkan ilmunya di lapangan. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta terus mempelajari dan menyerap materi pelatihan, baik dalam konteks tematik maupun pengembangan kompetensi manajerial dan kepemimpinan.

"Peserta juga diharapkan dapat mempraktekkan ilmu dan wawasan yang didapat untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan di desa, perencanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik," kata La Ode.

Dia pun menekankan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa merupakan wujud komitmen pemerintah, untuk terus memajukan dan memampukan desa melalui kebijakan yang terencana secara matang.

"Pemerintah bersama-sama akan terus berusaha memampukan dan memajukan desa dengan dukungan kebijakan yang terstruktur, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan, yang linear dari pusat ke desa, maupun dari desa ke pusat," ujarnya.

Dia menjelaskan pelatihan peningkatan kapasitas ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah, dalam memperkuat kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Khususnya dalam mengelola pemerintahan desa dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, La Ode mengapresiasi kesungguhan seluruh peserta dalam mengikuti pelatihan. Dirinya berharap semangat peserta tetap terjaga hingga pelatihan selesai.

"Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa, sehingga diharapkan ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat saat mereka kembali ke desa masing-masing," jelas La Ode.

Pelatihan di Jawa Barat diikuti oleh 656 peserta dari 164 desa di wilayah tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Pangandaran, Sumedang, Karawang, Purwakarta, dan Tasikmalaya.

Pemerintah berharap pelatihan ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan desa dan peningkatan kualitas aparatur di wilayah tersebut.