Kemendagri Minta Pemda Integrasikan Data Ke E-BLUD Dan E-BMD

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) mengintegrasikan data Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD) ke aplikasi e-BLUD dan e-BMD. Nantinya, data yang sudah diintegrasikan akan menjadi satu data yang terkoneksi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Plh Direktur BUMD, BLUD, dan BMD, Kemendagri, Budi Ernawan, meminta kerja sama pemda untuk memasukkan data dalam e-BMD dan e-BLUD dilakukan agar cita-cita satu data dapat segera terwujud.

Lebih lanjut, ia menambahkan, e-BLUD dan e-BMD yang sudah terkoneksi ke SIPD membuat pihak berkepentingan bisa mengakses data BLUD dan BMD di Indonesia.

“Semua pihak bisa masuk melihat mencermati data-data yang di-input. Dukungan dari semua stakeholder, termasuk pemda dan kementerian/lembaga menjadi perlu, sehingga e-BMD dan e-BLUD dapat bermanfaat dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Budi, dalam forum diskusi di Surabaya yang dipantau daring, Jumat (27/9).

Ia menjelaskan, SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemda yang bertujuan untuk mendukung perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pelaporan keuangan pemda secara daring dan terintegrasi.

Budi mengatakan, pihaknya menginisiasi pembangunan e-BLUD dan e-BMD sebagai sistem informasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemda di bidang pengelolaan BLUD maupun pengelolaan BMD.

Dia mengungkapkan, e-BLUD baru diterapkan di 150 daerah dari total 545 daerah. Sementara pemda yang telah migrasi ke e-BMD sebanyak 79 daerah dan pemda yang telah mengajukan permohonan e-BMD sebanyak 278 daerah.

“Kami sampaikan apresiasi kepada daerah yang telah mengisi data dan menerapkan SIPD e-BLUD dan e-BMD. Ke depan kami harapkan dapat melakukan pengisian data secara lebih utuh dan menyeluruh sehingga diperoleh data yang akurat dan akuntabel,” katanya.