Kemenag Ingin Penghulu Dan Penyuluh Agama Jadi Aktor Resolusi Konflik

JAKARTA - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais) Kementerian Agama (Kemenag), Adib mengatakan, pihaknya akan melibatkan penghulu dan penyuluh agama untuk jadi aktor resolusi konflik.

Kemenag terus berupaya mencegah konflik sosial berdimensi agama di tengah masyarakat. Menurut Adib, penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan harus dilakukan oleh seseorang yang dipercaya masyarakat, memiliki keberanian dan kecintaan pada perdamaian.

“Untuk itu, kami melaksanakan Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) 2024 agar para penhulu dan penyuluh agama memiliki kemampuan resolusi konflik agama di masyarakat,” kata Adib, saat konferensi pers SPARK, Selasa (23/4).

Adib mengatakan, program SPARK dirancang untuk mempertajam kepekaan dan kecakapan teknis para penyuluh dan penghulu dalam membuat keputusan ketika menghadapi atau mencegah konflik. Dengan demikian, konflik-konflik agama yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara cepat, sehingga tak melebar dan membuat perpecahan di masyarakat. 

Ia berharap SPARK 2024 dapat menghasilkan penyuluh dan penghulu yang tidak hanya berani dan mencintai perdamaian di Indonesia, tapi juga memiliki keahlian untuk menginisiasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif.

“Pendaftaran dan seleksi SPARK kami buka pada 1 hingga 19 Mei 2024, hasil seleksi akan diumumkan pada 20 Mei dan kegiatannya digelar pada 27 Mei hingga 26 Juli 2024,” kata Adib. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, SPARK 2024 membuka enam angkatan yang dibagi dalam enam zona wilayah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah penyuluh dan penghulu yang terampil dalam resolusi konflik.

Pelatihan SPARK ini hanya dapat diikuti oleh penyuluh agama dan pengulu yang memiliki status PNS, P3K, atau PAH. Peserta yang tertarik bisa mendaftar secara online dengan mengisi form di https://bit.Iy/daftarSPARK2024.

Peserta juga harus menyiapkan sebuah tulisan terkait dengan kondisi kehidupan beragama dan relasi antarkelompok atau paham keagamaan sesuai daerahnya masing-masing. 

“Calon peserta juga wajib mengikuti MOOC Deteksi Dini yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemenag, dan mereka wajib memahami kondisi kehidupan beragama di daerahnya agar dapat mencegah terjadinya konflik keagamaan di masayrakat,” kata Adib.