Selamat

Selasa, 21 September 2021

15 September 2021|13:49 WIB

Kejagung Minta BPK Audit Dugaan Korupsi LPEI

Audit BPK percepat penanganan perkara korupsi

Penulis: James Fernando,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageIlustrasi korupsi. Ist

JAKARTA – Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Supardi mengatakan, penyidik meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Supardi bilang, permintaan perhitungan kerugian negara itu untuk mempercepat penanganan kasus korupsi di LPEI. 

“Jadi, kami terus berkoordinasi. Proses perhitungan memang butuh data-data hasil progres kami dan kai sudah serahkan. Kami pun terus membuat progress dalam kasus ini,” kata Supardi, kepada Validnews, Rabu (15/9).   

Memang, lanjut Supardi, Kejagung sedikit kesulitan memeriksa saksi-saksi dalam kasus ini. Setidaknya, penyidik membagi pemeriksaan saksi menjadi 10 klaster. Supardi menyebut, tiap klaster saksi bisa terdiri dari belasan perusahaan dan ratusan orang saksi.

“Satu perusahaan saja kami bisa periksa 10 orang lebih. Makanya ini banyak sekali saksi-saksinya. Tapi sambil berjalan, kami berupaya mempercepat penanganan kasus ini,” jelas Supardi.   

Kemarin, penyidik memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Para saksi itu adalah Dendi Wahyu Kusuma Wardhana selaku Kepala Divisi Kepatuhan LPEI. Kemudian, Irvansyah Setiyadi selaku Relationship Manager (RM) pada Divisi Pembiayaan Bisnis I periode 2017. Lalu, Kukuh Wirawan selaku Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI periode 2010-2013.

Selain itu, tim penyidik juga memeriksa Anton Happy selaku Kepala Divisi Pembiayaan Bisnis I LPEI periode 2018. Terakhir, Indra Ayuni Saraswati selaku Kepala Departemen pada Divisi Pembiayaan Bisnis I LPEI periode 2012-2016. Seluruhnya diperiksa terkait pemberian fasilitas kredit pada Debitur di LPEI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejagung, Leonard Eben Ezer mengatakan, pemeriksaan saksi itu untuk mencari fakta hukum terkait tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional di LPEI.

“Keterangan saksi sangat diperlukan guna kepentingan penyidikan,” kata Leonard.

Kasus tindak pidana korupsi pada LPEI ini sudah naik penyidikan beberapa waktu lalu.  Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan setelah penerbitan surat perintah penyidikan dari Direktur Penyidikan Jampidsus dengan nomor Print-13/F.2/Fd.2/06/2021 tanggal 24 Juni 2021.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER