Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

12 Oktober 2021|21:00 WIB

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pelaku Pinjol Ilegal

Per Oktober 2021, Kepolisian menangani 370 kasus pinjol ilegal

Penulis: James Fernando,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImagePenjual makanan melintas di dekat dinding bermural bahaya pinjol ilegal di kawasan Tempurejo, Surabaya, Jawa Timur, Selas a (7/9/2021). ANTARAFOTO/Didik Suhartono

JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstrusikan jajarannya untuk menindak tegas penyelenggara financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) atau pinjaman online (pinjol) ilegal. Instruksi ini menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan pinjol, khususnya selama pandemi covid-19.

"Kejahatan pinjol Ilegal sangat merugikan masyarakat, sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif maupun represif," kata Kapolri, saat memberikan instruksi kepada Polda jajaran, Selasa (12/10).

Sigit menyebutkan, pelaku kejahatan pinjol kerap memberikan tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut. Itu sebabnya jumlah korban dari kejahatan itu terus meningkat belakangan ini, terutama selama masa pandemi. 

Padahal, bila ditelusuri, pinjol ilegal malah merugikan masyarkat. Sebab, data diri korban akan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan bila tak membayar atau melunasi utangnya. Kasus ini belakangan juga memunculkan kejadian bunuh diri karena tak bisa membayar bunga yang besar dari pinjol ilegal itu. 

Atas dasar itu, Kapolri meminta seluruh jajarannya untuk segara melakukan penyelidikan terkait kasus pinjol ilegal. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

“Jadi, banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar," jelasnya.

Untuk informasi, hingga Oktober 2021 Polri menerima sebanyak 370 laporan terkait kasus kejahatan pinjol ilegal. Dari jumlah itu, sebanyak 91 kasus telah diselesaikan. Lalu, ada 278 kasus masih penyelidikan. Sisanya, masih di tahap penyidikan.

Sigit menegaskan, untuk penanganan preemtif atau pembinaan, jajarannya perlu aktif untuk melakukan edukasi dan sosialiasi serta literasi digital kepada masyarakat terkait bahaya dari memanfaatkan layanan pinjol ilegal. Lalu, mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi pinjol. 

Dari sisi preventif, Sigit meminta kepada jajarannya melakukan patroli siber di media sosial. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

Lalu, dari sisi represif, jajaran Polri diminta untuk melakukan penegakan hukum dengan membentuk satuan tugas penanganan pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. Hal yang tak kalah penting yakni membuat posko penerimaan laporan dan pengaduan serta melakukan asistensi dalam setiap penanganan perkara.

“Terkait hal ini, Polri telah memiliki kerja sama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM,” tandas Sigit.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER